Jakarta, (Tagar 28/8/2018) – Lantaran dapat menyulitkan petani garam dan tebu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempertanyakan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menambah kuota impor garam dan gula mentah.
"Menteri Perdagangan harus menjelaskannya pada rapat kerja di DPR, apa pertimbangannya menambah kuota impor garam dan gula mentah, yang dikaitkan dengan kebutuhan industri," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (28/8).
Bamsoet mengatakan hal itu menanggapi keputusan Pemerintah melalui Kemendag, yakni mengimpor garam sebanyak 3,7 ton serta gula mentah 111.000 ton.
Bamsoet juga meminta Satgas Pangan melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan garam industri untuk konsumsi, karena penyalahgunaan itu menyebabkan harga garam di pasaran menjadi rendah.
"Hal ini juga berdampak menyulitkan petani garam," ujar Bamsoet seperti dikutip Antaranews.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menetapkan harga pokok pembelian garam di tingkat petambak agar dapat menjaga stabilitas harga garam rakyat sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Bamsoet juga menyoroti keputusan Kemendag menerbitkan izin impor gula mentah sebanyak 111.000 ton yang diperkirakan masuk pada September 2018.
Menurut Bamsoet, harus ada pengawasan atas pelaksanaan impor itu agar sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643 Tahun 2002 tentang Tata Niaga Impor Gula.
Bamsoet menjelaskan, seharusnya ada data tentang produksi, konsumsi, dan kebutuhan gula mentah yang menjadi acuan bersama, sehingga Kementan, Kemendag, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Badan Pusat Statistik (BPS), harus segera menyamakan data tentang produksi dan kebutuhan gula nasional.
"Dengan adanya data bersama tersebut, sehingga setiap izin impor gula tidak mengganggu penyerapan gula produksi dalam negeri,” cetusnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, Kementan dan Kemendag harus memperhatikan masa tanam dan masa panen tebu petani dalam negeri sebelum menerbitkan izin impor gula, untuk menjaga stok gula tidak berlebih dan menjaga harganya di tingkat petani tidak jatuh.
Inginkan Harga Menguntungkan
Sementara itu, petani garam rakyat Cirebon, Jawa Barat, menginginkan harga garam menguntungkan merek dan terus stabil, tidak lagi naik turun, seperti tahun-tahun sebelumnya.
Petani memanen garam di areal tambak desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (15/8/2018). Kebutuhan garam nasional mencapai 4,2 juta ton tiap tahunnya, yang mencakup garam untuk konsumsi dan industri. (Foto: Ant/Dedhez Anggara)
"Kalau harga seperti saat ini yaitu Rp 700 per kilogram, kami para petani bisa untung, tapi kalau turun lagi pastinya merugikan dan semoga bisa terus stabil," kata seorang petani garam asal Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Insyaf Supriadi di Cirebon, Jumat.
Menurut Insyaf dengan harga Rp 700 per kilogram, pengeluaran petani untuk produksi bisa ditutup dan juga bisa menguntungkan.
Meskipun diakuinya, ketika awal panen harga garam dikisaran Rp 2.000-3.000 per kilogram, namun itu karena garam masih sedikit dan sekarang sudah masuk dipuncak musim panen.
"Harga garam memang ada penurunan yang sangat tajam, karena tahun kemarin sampai Rp 3.500 per kilogram," ujarnya.
"Akan tetapi tahun kemarin memang tidak ada produksi karena cuaca banyak hujan. Sehingga harga sangat tinggi. Untuk harga umumnya memang Rp 700-1000 per kilogram," lanjutnya.
Insyaf yang pernah menjadi Ketua Ikatan Petani Garam Indonesia (IPGI) Kabupaten Cirebon, berharap pemerintah terus memperhatikan kelangsungan para petani garam dengan tidak lagi mengimpor garam dari luar negeri.
"Kita berdayakan kekayaan laut kita, jangan terus memikirkan impor saja," ujarnya. []
