TAGAR.id – Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin, berkunjung ke Papua Nugini, ketika Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Antony Blinken, melawat ke Selandia Baru. Keduanya ditugaskan memperdalam kerja sama pertahanan, sembari dibayangi konflik dengan China di kawasan Indo-Pasifik
Menhan Austin menjadi menteri pertahanan AS pertama yang berkunjung ke negeri di Oseania berpenduduk 10 juta orang itu. Papua Nugini pernah diperebutkan oleh AS dan Jepang selama Perang Dunia II dan kini kembali terjebak di dalam pusaran konflik antaradidaya. Sekarang antara AS dan China.
Di sana, purnawirawan jenderal bintang empat itu bertemu dengan Perdana Menteri James Marape. Keduanya membahas implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang turut diratifikasi Menlu Blinken di Ibu Kota Port Moresby, Mei 2023 silam.
Austin menegaskan, "pihaknya tidak menginginkan penempatan pasukan secara permanen" di Papua Nugini, melainkan membantu pemerintah memperkuat kapabilitas pertahanan, modernisasi militer dan meningkatkan sinergi interoperasi dengan militer AS.
"Indo-Pasifik adalah panggung prioritas bagi kami dan kemitraan seperti ini bersifat penting untuk menjamin keterbukaan dan kebebasan di kawasan," kata Austin, Rabu (25/7), seperti dikutip Kantor Berita Associated Press (AP).
Menlu AS Antony Blinken berjabat tangan dengan PM Tonga Hu\'akavemeiliku Siaosi di Nuku\'alofa pada 26 Juli 2023. (Foto: rnz.co.nz/AFP/Tupou Vaipulu)Dibayangi konflik dengan China
Amerika Serikat belakangan banyak berinvestasi demi memperkuat pengaruh diplomatik dan militernya di selatan Pasifik. Kampanye tersebut dipicu perjanjian keamanan yang ditandatangani China dan jiran Papua Nugini, Kepulauan Solomon, 2022 silam.
Dalam jumpa pers bersama Menhan Austin di Port Moresby, PM Marape berjanji tidak akan menjalin kerja sama keamanan dengan Beijing. Menurutnya, relasi antara Papua Nugini dan China hanya sebatas ekonomi. Lagipula, "China sejauh ini belum pernah menawarkan kerja sama pertahanan," kata dia.
Marape menambahkan, pemerintah China melalui perwakilannya telah memastikan, "tidak mempermasalahkan keputusan kami menandatangani perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat."
Ratifikasi perjanjian dengan AS sempat memicu aksi protes mahasiswa di kota terbesa kedua Papua Nugini, Lae. Mereka mengkhawatirkan fenomena menguatnya militerisasi di wilayah Kepulauan Pasifik. PM Marape mengakui warga Papua Nugini "bersikap sangat sensitif," terhadap kemungkinan, bahwa AS akan melancarkan perang terhadap China dari Papua Nugini.
"Saya ingin memberikan jaminan kepada semua yang ada di sini, termasuk teman-teman kita di Asia, bahwa perjanjian ini bukan untuk mempersiapkan perang. Sebaliknya, kesepakatan ini menciptakan peluang untuk pembangunan Papua Nugini," tegas PM Marape.
Austin dijadwalkan bergabung dengan Menlu Antony Blinken untuk melawat ke Australia. Blinken sebelumnya berada di Selandia Baru untuk lawatan serupa.
Selandia Baru dan Aliansi AUKUS
Di Ibu Kota Wellington, Blinken mengatakan Selandia Baru akan disambut jika ingin bekerja sama dengan aliansi keamanan bentukan AS, Australia dan Inggris, AUKUS. Persekutuan itu digalang AS demi mengembangkan teknologi kapal selam nuklir untuk Australia.
"Pintunya sangat terbuka bagi Selandia Baru dan mitra lain untuk bekerja sama sejauh yang mereka inginkan," kata dia dalam sebuah jumpa pers dengan Perdana Menteri Chris Hipkins, Rabu, 25 Juli 2023.
Pemerintah di Wellington sejauh ini menyikapi perseteruan kedua adidaya di selatan Pasifik secara hati-hati. Betapapun juga, China adalah mitra dagang terbesar bagi Selandia Baru. PM Hipkins sendiri mengaku pihaknya bersikap "terbuka bagi dialog" dan partisipasi terbatas.
Dia menegaskan tidak akan terlibat dalam proyek kapal selam nuklir. Sejak 1980an, Selandia Baru sudah melarang masuknya kapal selam nuklir ke wilayah perairannya, berdasarkan haluan anti-nuklir yang populer di dalam negeri.
Namun begitu, partisipasi Selandia Baru di dalam aliansi AUKUS semakin sering dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi sejak beberapa bulan terakhir, lapor AFP. Keterlibatan negeri Maori itu diyakini akan berkisar pada "pilar kedua" perjanjian AUKUS, yang mencakup perang siber, kecerdasan buatan dan pengembangan peluru kendali hipersonik jarak jauh. [rzn/as (ap,afp)]/dw.com/id. []