Jakarta – Para anggota milisi yang menentang kudeta militer Myanmar pada Minggu, 16 Mei 2021, mundur ke hutan di Myanmar barat, setelah pertempuran berhari-hari dengan militer. Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyatakan keprihatinan terkait dengan pertikaian antara sipil dan junta militer di Myanmar.
Mindat, kota berpenduduk sekitar 40.000 orang di negara bagian Chin, telah menjadi pusat gerakan sipil terhadap pemerintah militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021.
Sebagian warga Mindat telah mendirikan Pasukan Pertahanan Chinland (CDF). Kelompok itu mengatakan dalam pernyataan pada Minggu, 16 Mei 2021, bahwa enam anggotanya dibunuh oleh junta. Setelah pertempuran tiga minggu, militer kini memerangi warga setempat. Namun, para pejuang mundur setelah serangan berhari-hari yang dilakukan oleh tentara tempur militer yang didukung artileri.
Pasukan etnis minoritas Karen bakar sebuah bangunan di dalam pos militer Myanmar dekat perbatasan dengan Thailand, terlihat dari sisi Thailand di Thanlwin, juga dikenal sebagai Salween, tepi sungai di Provinsi Mae Hong Son (Foto: voaindonesia.com/Reuters)Sejumlah pasukan keamanan tewas, dan lainnya dilaporkan hilang setelah serangan di Mindat, kata TV Myawaddy yang dikontrol militer pada Sabtu, 15 Mei 2021. BBC melaporkan bahwa sebagian penduduk Mindat telah mengungsi, sementara yang lainnya terjebak di dalam kota.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperkirakan bahwa militer telah menewaskan lebih dari 780 orang sejak kudeta. Militer membantah angka itu. Sejak kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih, militer telah memutus sambungan internet dan telepon secara berkala di seluruh negara itu. Langkah itu membuat organisasi HAM dan media kesulitan mengonfirmasi jumlah korban tewas.
Tweet US Embassy Burma (Foto: voaindonesia.com)
Kedutaan AS dan Inggris di Myanmar mengeluarkan pernyataan yang mengkhawatirkan keselamatan warga sipil di Mindat.
"Penggunaan senjata perang oleh militer terhadap warga sipil, termasuk pekan ini di Mindat, semakin memperlihatkan sejauh apa langkah yang akan dilakukan rezim untuk mempertahankan kekuasaan," kata Kedutaan AS di Myanmar lewat Twitter pada Minggu, 16 Mei 2021.
“Serangan terhadap warga sipil ilegal dan tidak dapat dibenarkan," cuit Kedutaan Inggris di Myanmar pada Minggu 16 Mei 2021 (vm/pp)/voaindonesia.com. []
