Jakarta, (Tagar 7/4/2019) - Sejak awal kampanye, Gubernur DKI Anies Baswedan tidak menyepakati kebijakan normalisasi sungai ala Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat sebagai orang nomor 1 di Ibu Kota. Anies memilih naturalisasi sungai.
Ketika Ahok menjadi Gubernur DKI, seluruh sungai dan waduk di Jakarta bakal di normalisasi. Ahok menilai, daya tampung sungai atau waduk dapat meluap jika hujan terjadi. Banyaknya bangunan yang berdiri di bantaran menjadi pemicu daya tampung sungai atau waduk meluap.
Berbeda dengan Ahok, Anies mengklaim memiliki formula mutakhir yang ia sebut sebagai naturalisasi sungai sebagai rancangan untuk membendung banjir yang kerap melanda permukiman warga Ibu Kota.
Anies menegaskan penanganan banjir di daerah aliran sungai (DAS) tidak harus melulu melalui proyek normalisasi dengan cara membeton pinggiran sungai sebagai tepian air mengalir.
Ide ini tercetus setelah Anies mengamati kota-kota besar di dunia yang berhasil menerapkan konsep naturalisasi kota hijau. Sungai di Jakarta, dalam visi dia, dapat mengalir ke waduk, setu dan embung, tanpa melakukan penertiban bangunan yang berdiri di bantaran sungai atau waduk.
"Sekarang seluruh dunia sedang bergerak menuju kota hijau. Coba lihat Tokyo dan Singapura. Mereka tidak lagi memiliki lahan, namun naturalisasi tetap bisa berjalan di sana," kata Anies Baswedan kepada Antara, pada 3 Desember 2018.
Normalisasi Sungai Padolo (Foto: Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Melalui naturalisasi yang dicanangkan, Anies mengklaim ekosistem di sungai akan terbangun sehingga air bisa terserap, arus bisa diperlambat, dan ekosistem hijau di sekitar sungai bisa dipertahankan.
Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bambang Hidayat, pemerintah DKI ingin melakukan pembenahan sungai secara natural. Artinya, BBWSCC tidak perlu mengeraskan kiri dan kanan sungai dengan beton atau biasa disebut dengan normalisasi.
Pemerintah DKI, kata Bambang, menginginkan pengerjaan konstruksi sungai bersifat alamiah. Maksudnya, alat untuk menahan air agar tak meluber ke permukiman warga, tanpa menggunakam sheet pile, melainkan konstruksi alami seperti batu kali.
Dikatakan Bambang, namun konsep naturalisasi visi Anies Baswedan baru bisa terealisasi jika sungai luas. Sedangkan lebar sungai Ciliwung sempit karena banyak berdiri permukiman di bantaran sungai.
Oleh sebab itu, pihaknya tetap memilih menormalisasi Sungai Ciliwung. Dia tak bisa memaksakan naturalisasi di sungai yang lebarnya sempit. Meski begitu, BBWSCC dapat menerapkan naturalisasi bilamana kondisi sungai memungkinkan.
"Kalau kita kan melihatnya kondisi yang ada di lapangan," ucap Bambang.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menjelaskan hingga saat ini pihaknya mengaku kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta belum ada. "Kegiatan normalisasi sungai yang seharusnya dikerjakan pemerintah pusat berhenti sejak 2 tahun terakhir, ya karena tidak ada pembebasan lahan," ujarnya.
"Kami ingin kolaborasi tapi kami pengen nanya yang dimaksud oleh DKI naturalisasi sungai itu opo? kami undang sudah dua kali yang datang stafnya yang tidak mengerti. Kami menunggu," sambung Basoeki.
Basuki menambahkan, bantaran sungai, Ciawi Sukamahi dan sodetan adalah proyek-proyek yang harus dilaksanakan dalam rangka pengendalian banjir. "Sodetan ini janji tahun ini akan dilakukan secara komitmen sudah mengiyakan, kita tunggu beliau turun lapangan aja," tegas Basuki.
Meskipun begitu, Anies enggan menanggapi mangkraknya proyek perbaikan Ciliwung dan keinginannya naturalisasi sungai. Dia menyatakan telah berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum Basoeki Hadimoeljono mengenai pelaksanaan naturalisasi Ciliwung. "Sudah dikerjakan bareng-bareng, jangan diadulah," ujar Anies.
Anies mengklaim pembebasan lahan, yang menjadi bagian tugas pemprov DKI, terus berjalan meski menghadapi sejumlah kendala. Masalah tersebut antara lain, pada Desember 2018 lalu pembebasan lahan di Cipinang Melayu terhambat karena warga menolak tawaran harga dari DKI. Maka itu, dilakukanlah penilaian bersama Kementerian Keuangan untuk mendapatkan harga yang tak merugikan warga.
"Pemerintah tak bisa semena-mena menentukan harga tanah," tandas Anies.
Baca juga:
- Mengenal Citarum Harum, Ketegasan Jokowi Bersihkan Sungai 269 Km
- Buang Uang Berjuta-juta ke Sungai di Indramayu, Ritual Gaib?
