Jakarta - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, fenomena masyarakat yang rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng hingga menimbulkan korban jiwa dinilai sudah mengganggu secara sosial dan politik.
Sebab, hal ini tentu saja sangat mempermalukan Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 Tahun 2022, apalagi Indonesia juga dikenal sebagai penghasil sawit terbesar di dunia.
"Pemandangan yang sehari-hari kita tonton sekarang ini orang-orang antre minyak goreng, apalagi sudah sampai ada korban jiwa meninggal, menurut saya sudah mulai mengganggu secara sosial politik," kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk "Harga-harga Meroket Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara?, Rabu, 16 Maret 2022.
Menurut Anis Matta, pemandangan seperti ini, mestinya diantisipasi pemerintah agar tidak menimbulkan dampak secara sosial dan politik yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pemerintah.
"Semua dampak pergerakan sosial yang mungkin timbul akibat situasi kelangkaan dan naiknya harga bahan pangan, harus diantisipasi oleh pemerintah. Sebab bila tidak, ada kemungkinan situasi tersebut dimanfaatkan secara politik," katanya.
Sebentar lagi kita memasuki Ramadhan, dan kalau situasi ini tidak dikelola dengan baik, ini bisa berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih buruk pemerintah harus mengantisipasi gejolak ini.
Anis Matta menegaskan, gangguan politik dari antrean minyak goreng sudah mulai dirasakan. Situasi kejiwaan (mood) masyarakat akibat tekanan harga-harga jika terus dibiarkan, akan menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin menurun. "Ini sudah menjadi suatu peringatan yang sangat penting," katanya.
Kelangkaan minyak goreng, lanjutnya, juga bisa memicu kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan lainnya. Apalagi kebutuhan bahan pangan di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi dari impor.
"Kita tidak lagi bicara soal harga dan ketersediaan saja, tapi kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Negara yang punya populasi besar seperti Indonesia, memiliki masalah kedaulatan pangan, karena ini belum menjadi benar-benar prioritas agenda pemerintah," katanya.
- Baca Juga: Gugat Pemilu Serentak 2024, Partai Gelora Uji Materi UU Pemilu
- Baca Juga: Partai Gelora Minta Krisis Ukraina Tak Dijadikan Ide Liar untuk Tunda Pemilu 2024
Partai Gelora berharap kemandirian nasional dalam ketahanan pangan bisa menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini. Karena, Indonesia terbukti memiliki persoalan ketergantungan pangan dari negara-negara lain.
Masalah pangan hendaknya tidak dilihat sebagai persoalan ekonomi, tapi sudah menjadi masalah keamanan nasional (national security), sehingga butuh perhatian serius pemerintah.
"Sebentar lagi kita memasuki Ramadhan, dan kalau situasi ini tidak dikelola dengan baik, ini bisa berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih buruk. Pemerintah harus mengantisipasi gejolak ini," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia mengatakan, lonjakan harga dan kelangkaan sejumlah komoditas pangan diprediksi akan terus berulang, karena ketahanan pangan Indonesia sangat rapuh.
"Fenomena ini saya kira memang berulang dan akan terus berulang. Bahkan akan menjadi fenomena abadi seperti nama saya. Mengapa? Karena ini cerminan dari rapuhnya ketahanan pangan Indonesia yang terjadi saat ini," ujar Tulus.
Pemerintah, menurut Tulus, belum berhasil mewujudkan ketahanan pangan dan belum mampu berdaulat di dalam komoditas pangan, karena masih tergantung impor.
Tulus menyebut kebijakan HET maupun intervensi pasar yang telah diambil pemerintah selama ini seperti dalam kasus minyakgoreng, tidak akan efektif karena barangnya tidak dipegang oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan yang diambil justru melawan pasar dan tidak market friendly.
Tulus menilai kebijakan tersebut, hanya sekedar coba-coba dan terkesan politis. Sebab, permasalahan dari sisi hulunya tidak disentuh pemerintah. Jika timbul kontroversi di masyarakat, maka akan ada yang tampil tiba-tiba untuk mengatasi hal ini.
- Baca Juga: Perang Rusia-Ukraina, Anis Matta: Ide Jadikan Indonesia 5 Besar Dunia Makin Menunjukkan Relevansinya
- Baca Juga: Pemerintah Diingatkan Indonesia Akan Hadapi Ekonomi yang Berat 2023
"Aneka kebijakan terkait minyak goreng, membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi 'kelinci percobaan'," kata Ketua Pengurus Harian YLKI ini.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, pemerimtah tidak cukup mampu untuk mengendalikan pasar. Hal itu terlihat dengan munculnya monopoli, kartel dan mafia dalam hampir setiap produk yang ada di pasar.
"Selama hal ini masih ada, maka gejolak harga bahan pangan akan terus terjadi. Lonjakan harga pangan akan terus terjadi dari waktu ke waktu, sebab kebijakan untuk menghadapi hal itu juga tidak pernah berubah secara signifikan," tegas Pieter.
Dikatakan, inflasi Indonesia dipengaruhi oleh gejolak harga bahan pangan dan barang-barang bersubsidi. Bila subsidi atas barang-barang tersebut dicabut atau dikurangi, maka akan mempengaruhi harga barang lain untuk bergejolak.
"Pencabutan atau pengurangan subsidi atas listrik, gas, BBM, akan membuat barang-barang lain naik. Sebenarnya, polanya sudah terlihat dari masa ke masa. Harga bahan pangan juga bisa bisa bergejolak oleh karena sejumlah faktor," ujarnya.
Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO ) Hasan Basri mengungkapkan, para pedagang selama ini yang kerap disalahkan terhadap kelangkaan komoditas pangan seperti minyak goreng. Bahkan dituduh melakukan penimbunan dan menaikkan harga semena-mena.
"Kita mengambil dari produsen-produsen besar, kami tidak bisa menaikkan harga barang, harganya sudah ditentukan 5 persen dari HET, itu sudah menjadi kebijakan pemerintah," kata Hasan Basri.
Kondisi sebenarnya, kata Basri, stok minyak goreng langka dari produsen, sehingga pedagang diminta menunggu dalam kurun 1-2 minggu, paling lama satu bulan untuk mendapatkan pasokan minyak goreng secara normal.
"Jadi kita menunggu kondisi stabil, seperti itulah yang dirasakan pedagang," katanya.
Hasan mengatakan, para pedagang tidak paham terhadap persoalan politik dan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Para pedagang berharap hanya bisa berjualan dan bisa menghidupi keluarganya secara layak.
"Kami pedagang dan masyarakat bawah ini tolong diperhatikan, kita tidak minta macam-macam. Yang kami inginkan, kami bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, memberikan kesehatan kepada keluarga. Kami cuma itu saja, dan kami ingin pemerintah selesaikan persoalan bangsa ini jauh lebih berkurang," tandasnya. []
