Cirebon - Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sesalkan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Cirebon hingga saat ini belum memiliki peta wisata yang jelas. Mengingat banyak potensi wisata unggulan di daerah pantai utara Jawa Barat ini.
Terlebih lagi Pemkab Cirebon selama ini selalu menghembuskan jargon bagi kepariwisataan yakni Cirebon Katon yang artinya Cirebon Terlihat, namun sejauh ini secara pasti destinasi wisata yang dimiliki belum menjadi pendongkrak terhadap perekonomian.
Demikian disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Heriyanto. Dia mempertanyakan kenapa Pemkab Cirebon selama ini tidak bisa memfokuskan untuk menggarap di mana saja tempat wisata yang bisa jadi unggulan agar pemetaannya jelas.
"Di mana potensi unggulannya? Meski potensinya banyak, nyatanya, Kabupaten Cirebon belum memiliki peta wisata yang jelas. Dan ternyata blue print-nya saja tidak ada," ujar Heriyanto, 10 Agustus 2020.
Meski demikian, lanjut Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon ini, ada salah satu contoh yang bisa diproyeksikan untuk wisata unggulan, yakni wisata Batu Lawang yang berada di Kecamatan Palimanan. Namun, kendalanya lahan di objek wisata itu bukan milik Pemda Kabupaten Cirebon tetapi milik Perhutani Majalengka. "Kita, Komisi IV, sudah berkoordinasi. Sudah ada MoU. Tinggal, langkah ke depannya saja untuk direalisasikan," ujar Heriyanto.
Namun, menurut Heriyanto, untuk mewujudkan itu, tidak bisa sendiri, atau menyerahkan sepenuhnya ke dinas yang menjadi leading sektornya. Tetapi harus bersama-sama, karena tanpa itu, jauh dari kemungkinan untuk bisa terwujud.
Politisi Demokrat itu membenarkan, potensi wisata di Kabupaten Cirebon banyak. Kendalanya, terutama terkait hak milik lokasi wisata. "Mayoritas lahan milik desa. Harusnya, Pemkab dalam hal ini bupati (Cirebon), bisa bekerja sama dengan desa. Anggaran di desa ada. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk pengembangan wisata," kata Heriyanto.
Menurut Heriyanto, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pun siap mendorongnya. Dan aturannya perlu dihadirkan yakni Perda tentang Rencana Induk Kepariwisataan (Repda). "Intinya, ada dikolaborasi. Tanpa itu, Cirebon Katon sulit direalisasikan," katanya.
Sementara itu, salah seorang aktivis di Cirebon Timur, Adang Juhandi, mengaku bukan alasan ketika semua hanya tersentral pada persoalan penanganan Covid-19. Padahal, potensi wisata di daerahnya cukup besar. Ketika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan menambah PAD bagi Kabupaten Cirebon.
"Bukankah Pemda sedang gencar-gencarnya ingin menaikan PAD ? Publik pun mulai mempertanyakan keberadaan Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Cirebon. Sejauh mana kinerjanya menangani potensi pariwisata," kata Adang.
Bagi Adang, imbas dunia pariwisata ketika dikelola dengan baik, perekonomian pun pastinya akan meningkat. Dan perputaran ekonomi terlihat yang penunjangnya, perlu ditempuh. Diantaranya, kata Adang, yakni infrastruktur jalan yang harus diperhatikan. "Itu sudah jadi keharusan. Bagaimana orang bisa hadir, mau berkunjung, kalau tidak ada jalannya," kata Adang. []
