Anggota DPR Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

kasus tersebut, Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar kebijakan pembelian minyak goreng curah dan BBM ditinjau kembali.
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher. (Foto: Tagar/Dok DPR)

TAGAR.id, Jakarta - Pemerintah belakangan ini mendorong pembelian beberapa kebutuhan dasar lewat aplikasi. Berdasarkan kasus tersebut, Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar kebijakan pembelian minyak goreng curah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan aplikasi ditinjau kembali karena ia menilai bakal menyulitkan masyarakat.

“Pemberlakuan aturan ini harus dipikirkan kembali. Minyak goreng adalah komoditas primer yang sangat dibutuhkan masyarakat. Proses distribusinya harus praktis dan memudahkan masyarakat. Jangan malah dipersulit,” kata Netty dalam keterangannya yang diterima Selasa, 4 Juli 2022.


Pertimbangkan juga efisiensi waktu saat mengantri di pom bensin. Jangan sampai aktivitas scanning aplikasi membuat antrean padat dan panjang.


Menurutnya, berdasarkan laporan masyarakat, membeli minyak goreng curah harga subsidi dengan menggunakan NIK atau KTP dan kemudian aplikasi PeduliLindungi, membuat mereka khawatir terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

"Publik tentu masih ingat perihal info kebocoran data pribadi melalui aplikasi Pedulilindungi. Jadi banyak yang enggan menggunakan aplikasi tersebut. Jika kemudian menjadi syarat dalam mendapatkan minyak goreng subsidi, tentunya ini membebani masyarakat" kata politisi dari F-PKS ini.

Lebih lanjut, Netty juga menanyakan fungsi Kartu Sembako Murah yang telah diluncurkan oleh pemerintah, “Selain itu, apa fungsi Kartu Sembako Murah yang diinisiasi pemerintah jika pembelian minyak goreng curah wajib harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi?” tanyanya.

Netty juga menyampaikan bahwa gagasan penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat mengisi atau membeli bahan bakar akan menyulitkan masyarakat di pelosok yang belum memiliki akses jaringan untuk menggunakan aplikasi di smartphone. 

"Penggunaan aplikasi memerlukan koneksi internet yang stabil. Ini akan menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah” katanya.

Pembelian BBM, tambahnya, harus dapat dijangkau dan diakses masyarakat dengan mudah dan merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antara penduduk kota dan desa pelosok.

“Pertimbangkan juga efisiensi waktu saat mengantri di pom bensin. Jangan sampai aktivitas scanning aplikasi membuat antrean padat dan panjang," tandas Netty. []

Berita terkait
Anggota DPR Mulyadi Harap Bendungan Mujur Terintegrasi dengan Mandalika
Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan masyarakat Lombok tengah berharap pembangunan bendungan mujur. Simak ulasannya berikut ini.
PSI Walau Tak Punya Satu Pun Kursi DPR, Semangat Cari Penerus Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024
Mencari penerus kepemimpinan Presiden Jokowi adalah sangat layak diperjuangkan menurut PSI. Lantas siapa menurut PSI paling tepat capres 2024.
Pimpinan DPR Ucapkan Duka Cita Mendalam Atas Wafatnya Menpan-RB
akil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan atas wafatnya Menpan- RB Tjahjo Kumolo.
0
Anggota DPR Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi
kasus tersebut, Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar kebijakan pembelian minyak goreng curah dan BBM ditinjau kembali.