Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Politik dan Sosial Indonesia (Puspolindo) Dian Cahyani menganggap ancaman Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk me-reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yang kerjanya tidak baik, hanya sebatas pencitraan dan isapan jempol belaka. Sebab, kata dia, hingga kini ancaman tersebut belum terealisasikan.
"Sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi 18 Juni lalu, maka harus dilakukan perombakan kabinet. Jangan sekadar mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Jangan omong doang,” kata Dian Cahyani dalam keterangan pers yang diterima Tagar, Selasa, 14 Juli 2020.
Presiden Jokowi harus benar-benar tegas. Jangan pencitraan saja mau reshuffle.
Dian memandang kadung mencuatnya isu perombakan kabinet, maka dalam hal ini Presiden Jokowi harus menepati ucapannya untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang gagal menjalankan tugasnya. Jika tidak, kata dia, performa kinerja pemerintah akan melorot di masa pandemi ini.
Baca juga: Pangkas Anggaran, Jokowi Ingin Bubarkan 18 Lembaga
"Beberapa menteri ada yang tenggelam tidak tahu bagaimana kelanjutan program kerjanya, Presiden Jokowi harus benar-benar tegas. Jangan pencitraan saja mau reshuffle,“ ucapnya.
Dia berpendapat, dengan presiden melakukan reshuffle justru akan mendapatkan simpati dari masyarakat yang memang kesal dengan kinerja para menteri.
Bongkar pasang di pos menteri menurutnya harus dilakukan atas basis kinerja dan data. Kemudian, ia menyoroti beberapa pos kementerian yang harus dievaluasi, karena kinerjanya tidak begitu bagus selama pandemi Covid-19.
"Kementerian di bidang ekonomi, kesehatan, dan bidang PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang perlu mendapatkan sorotan dan perlu dirombak. Jika presiden ingin memperbaiki kinerja para menteri, saat ini merupakan waktu yang tepat mengevaluasi menteri-nya agar sejalan dengan konsep the new normal pemerintahan," ucapnya menyarankan.
Baca juga: Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Lumbung Pangan
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan kejengkelannya lantaran Menteri Kabinet Indonesia Maju tidak memiliki perasaan yang sama, yaitu sense of crisis ketika mengambil keputusan maupun membuat kebijakan di masa pandemi Covid-19.
Padahal, kata dia, semua menteri termasuk dirinya harus bekerja dengan tindakan yang luar biasa (extraordinary) karena bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk Indonesia.
"Saya lihat masih banyak kita ini seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa engga punya perasaan suasana krisis," tutur Jokowi, di Istana Negara, Kamis 18 Juni 2020.
Jika dalam tiga bulan ke depan belum ada perubahan signifikan, maka Jokowi tak segan mengambil tindakan yang lebih keras, yaitu membubarkan lembaga, reshuffle, bahkan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu). []
