Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Kamis, 15 Juli 2021, bahwa pihaknya akan mulai menawarkan imbalan hingga 10 juta dolar AS untuk informasi guna mengidentifikasi atau menemukan pelaku kejahatan siber yang bekerja atas nama pemerintah asing yang mencoba melumpuhkan operasi internet bisnis dan infrastruktur AS.
Hadiah baru itu diumumkan sementara AS menghadapi ancaman yang berkembang dari serangan ransomware –permintaan dari entitas asing agar perusahaan dan institusi AS membayar uang tebusan untuk membuka kunci sistem teknologi penting yang telah dikuasai oleh peretas. Menurut para pejabat AS, serangan biasanya berasal dari luar negeri, seringkali dari Rusia.
Sebelumnya, tahun ini, salah satu operator terbesar jaringan pipa distribusi gas di AS, sebuah perusahaan besar pengolahan daging dan, baru-baru ini, ratusan usaha kecil telah terkena serangan ransomware, memaksa perusahaan untuk membayar jutaan dolar untuk memulihkan operasi mereka atau berisiko kehilangan data penting.
Bagian dalam komputer terlihat di Jersey City, AS, 23 Februari 2019. Serangan ransomware melumpuhkan jaringan setidaknya 200 perusahaan AS pada 2 Juli 2021. (Foto: voaindonesia.com/AP)AS mengatakan bahwa sekitar 350 juta dola AS uang tebusan telah dibayarkan kepada aktor siber jahat pada 2020, meningkat lebih dari 300% dari tahun sebelumnya.
Dalam sebuah pernyataan, Jaksa Agung AS, Merrick Garland, mengatakan pemerintah tidak dapat mencegah serangan ransomware sendirian.
“Sangat penting bagi para pemimpin bisnis di seluruh industri untuk mengenali ancaman tersebut, memprioritaskan upaya untuk memperkuat sistem mereka dan bekerja dengan penegak hukum dengan segera melaporkan serangan-serangan yang terjadi,” kata Garland (lt/ka)/voaindonesia.com. []
