UNTUK INDONESIA
Alternatif Pemeriksaan IPKN Jawa Barat Saat Pandemi
Pengurus IPKN Jabar harus bisa mendeteksi beragam modus penyimpangan termasuk mendorong pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel
Ketua Umum DPN IPKN yang juga BPK, Bahrullah Akbar (tengah) bersama Ketua IPKN wilayah Jawa Barat-Kepala BPK Jawa Barat Arman Syifa saat pelantikan. (Foto: Tagar/Humas BPK Jawa Barat)

Bandung - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN), yang juga Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar, meminta pengurus baru IPKN Jawa Barat bekerja dengan profesional, berintegritas tinggi. Terutama bisa mendeteksi beragam modus penyimpangan, dan bisa memberikan rekomendasi sekaligus mendorong pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan dalam laporan keuangannya.

Hal tersebut disampaikan Bahrullah pada pelantikan pengurus baru IPKN wilayah Jawa Barat periode 2020-2023, 16 September 2020 di Gedung BPK Provinsi Jawa Barat. “Pesan khusus, ya pastinya kerjanya harus bisa mendeteksi, merekomendasi, mendorong transparansi dan akuntabilitas,” tuturnya usai acara pelantikan.

Selain itu, Bahrullah pun mengingatkan IPKN tetap bekerja profesional meskipun saat ini masih ditengah pandemi Covid-19 dengan berbagai kendala dalam melakukan kegiatan pemeriksaan. “Hambatan pasti selalu ada, tapi kita punya alternatif prosedur dalam kegiatan pemeriksaan saat pandemi ini. Prosedur seperti mengguakan foto, vidio, dan bisa juga pakai zoom, yang jelas kendala pasti bisa diatasi,” tambah dia.

Bahrullah pun menambahkan, dibentuknya asosiasi IPKN ini sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa. Dalam regulasi tersebut, dikatakan BPK harus membentuk sebuah organsiasi profesi jabatan fungsional pemeriksa dan memfasilitasi pembentukan organisasi tersebut.

“Pembentukkan asosiasi ini bertujuan utuk meningkatkan kapasitas, melakukan pelatihan bagi jabatan fungsional, termasuk inspektorat di daerah agar bisa menyamakan persepsi dalam standar tugas pemeriksa keuangan negara, atau dengan kata lain IPKN ini menjadi agen edukasi,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Pengurus IPKN wilayah Jawa Barat sekaligus Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, menambahkan pengurus IPKN Jawa Barat diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan DPN IPKN dalam menjalankan kegiatan, tugas, fungsi organisasi IPKN di daerah.

“Antara lain dalam pengembangan profesi anggota, sekaligus untuk membagun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah-wilayah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas negara atau daerah,” harap dia.

Untuk diketahui, IPKN merupakan organisasi profesi pemeriksa keuangan negara yang telah diresmikan di Jakarta pada 20 Februari 2020. Organisasi ini diinisiasi BPK RI sebagai instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa keuangan negara, dengan tujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan negara. []

Berita terkait
BPK, Polda dan Kejati Jabar Tekan Kerugian Negara
BPK Perwakilan Jabar bersama Kejati Jabar dan Polda Jabar meneken nota kesepahaman terkait kerjasama untuk menekan tindak kerugian negara
PDIP Jabar Ingatkan Catatan BPK Jangan Terulang Lagi
Wakil Ketua DPRD Jabar Fraksi PDIP, Ineu Purwadewi Sundari, apresiasi opini WTP ke-9 Pemprov Jabar, ingatkan catatan BPK segera ditindaklanjuti
Selesaikan Temuan BPK, Dewan Ingatkan Pemprov Jabar
Anggota DPRD Jawa Barat ingatkan Pemprov Jabar untuk menyelesaikan catatan atas temuan BPK 45 hari ke depan.
0
Alternatif Pemeriksaan IPKN Jawa Barat Saat Pandemi
Pengurus IPKN Jabar harus bisa mendeteksi beragam modus penyimpangan termasuk mendorong pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel