Jakarta - Wahana air atau Waterpark di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dipaksa tutup oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Alasan ditutupnya waterpark tersebut, karena pihak pengelola membuat peraturan sendiri tanpa mematuhi protokol kesehatan.
"Sudah kita hukum dan kita tutup, mudah-mudahan ketegasan dari Forkopimda dan komite penanganan Covid-19 menjadi pelajaran kepada pemilik usaha agar menaati," ujar Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, Senin, 11 Januari 2021.
Cikarang, Bekasi itu, di mana ada waterboom tidak menaati protokol menggunakan logika sendiri, membuka diskon. Akibatnya kapasitas menjadi berjubel,
Mantan Wali Kota Bandung tersebut menyebutkan bahwa, pihak Waterboom tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pihaknya dinilai oleh Ridwan Kamil tidak tahu aturan, karena masih melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Ridwan Kamil menutup waterpark tersebut, berdasarkan fakta dari video yang telah tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat pengunjung tanpa adanya protokol kesehatan, ditambah pengunjung yang terlihat membludak di area waterpark.
Penyebab dari banyaknya pengunjung di tempat wisata air ini, disebabkan karena pihak pengelola mengeluarkan program diskon. Maka para masyarakat antusias dengan penawaran menarik, dan terjadi membludak para wisatawan yang hadir.
"Cikarang, Bekasi itu, di mana ada waterboom tidak menaati protokol menggunakan logika sendiri, membuka diskon. Akibatnya kapasitas menjadi berjubel," katanya.
Dengan tindakan kesalahan yang dilakukan pihak pengelola, maka Pemprov Jawa Barat terpaksa untuk menutup waterpark di Cikarang itu demi menekan penyebaran Covid-19.
"Kita tidak nyaman dengan keputusan membatasi, karena pasti mengurangi rezeki. Tapi dalam situasi darurat kesehatan, ini harus dipermaklumkan, karena semua juga melakukan," ucapnya.
Ia berharap kepada pengelola wisata di Jawa Barat, semua pengelola diminta untuk membatasi jumlah pengunjung. Para pengelola wisata juga diminta untuk berkomitmen, dalam penerapan protokol kesehatan untuk kesehatan bersama.
"Menjelang akhir pekan saya menitipkan ke Pak Kapolda agar dilakukan inspeksi pemeriksaan pergerakan lintas provinsi, khususnya yang menuju daerah wisata. Misalnya di Puncak, untuk memastikan mereka membawa surat negatif rapid test antigen," tutup Ridwan Kamil. [] (Farras Prima Nugraha)
Baca juga:
