UNTUK INDONESIA

Aktivis Singapura Tantang UU Larangan Seks Homoseksual

Tiga aktivis Singapura ajukan banding terhadap putusan pengadilan yang menguatkan UU pelarangan hubungan seksual sesama laki-laki
Peserta pawai tahunan Pink Dot, yang diorganisir komunitas LGBT Singapura, membentuk formasi bertuliskan cabut “Undang-Undang 377A” yang kriminalisasi kaum gay, di Hong Lim Park, Singapura, 29 Juni 2019 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)

Singapura – Tiga aktivis Singapura mengajukan banding pada Senin, 25 Januari 2021, terhadap putusan pengadilan yang menguatkan UU pelarangan hubungan seksual sesama laki-laki. Pengajuan banding itu merupakan upaya terbaru untuk mencabut UU era kolonial tersebut.

UU warisan kolonial Inggris itu sebenarnya jarang diberlakukan tapi para aktivis mengatakan peraturan itu berlawanan dengan budaya negara-kota yang kaya dan modern itu.

Namun, yang lainnya berargumen bahwa Singapura pada dasarnya masih konservatif, dan belum siap untuk berubah. Para pejabat juga meyakini sebagian besar rakyat tidak mendukung pencabutan UU itu.

IlustrasiIlustrasi beragam jenis orientasi seksual (Foto: Instagram/@my.mindbar)

Tahun lalu, Pengadilan Negeri (High Court) menolak tiga upaya hukum yang menantang UU itu. Ketiga kasus itu, yang disidangkan bersamaan, diajukan oleh seorang pensiunan dokter, seorang DJ, dan seorang aktivis hak-hak LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender).

Ketiganya menolak putusan itu Senin, 25 Januari 2021, di Pengadilan Banding (Court of Appeal). Upaya menantang UU itu telah ditolak dua kali, pertama pada 2014 dan tahun lalu.

UU Singapura itu, yang disahkan pada 1938, mengatur hukuman dua tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan aksi homoseksual (vm/lt)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Transgender Bukan Orientasi Seksual
Ada salah kaprah di masyarakat tentang transgender. Mereka menyamakan transgender dengan orientasi seksual, padahal itu sama sekali tidak benar
0
Aktivis Singapura Tantang UU Larangan Seks Homoseksual
Tiga aktivis Singapura ajukan banding terhadap putusan pengadilan yang menguatkan UU pelarangan hubungan seksual sesama laki-laki