Ahok Minta Jaksa Atau Menkeu Jika Ganjar Terpilih, Puan Maharani: Prerogatif Presiden

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani merespons pernyataan politisi Partai PDIP Ahok yang meminta posisi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. (Foto: Tagar/Instagram/@puanmaharani)

TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani merespons pernyataan politisi Partai PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang meminta posisi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan jika ditawari mengisi jabatan pemerintahan.

Ahok menyampaikan hal itu dalam obrolannya dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam dalam acara Ahok is Back.

Menurut Puan, hal itu merupakan hak prerogatif Ganjar jika terpilih sebagai presiden. Ia menilai Ganjar lebih tahu keputusan yang terbaik siapa tokoh penting untuk menduduki suatu jabatan.

"Itu hak prerogatif presiden yang InsyaAllah kalau Pak Ganjar terpilih, saya rasa Pak Ganjar tahu apa yang harus dilakukan," kata Puan saat diwawancarai wartawan usai hadiri Kampanye Akbar Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024.


Kita belum bicara jabatan, kita belum bicara jabatan, kita belum bicara posisi, kita sukseskan pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang.


Puan menyebut, sosok Ahok sebagai orang yang suka bicara blak-blakan. Ia juga meyakini Ahok punya keinginan yang kuat dalam membangun Indonesia.

"Dan Pak Ahok itu memang seperti itu kalau ngomong, blak-blakan, tapi saya rasa bukan itu harapannya. Harapannya adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama," ucap Puan.

Puan enggan bicaratentang soal bagi-bagi jabatan. Saat ini fokusnya adalah sukseskan pemilu pada 14 Februari nanti.

"Kita belum bicara jabatan, kita belum bicara jabatan, kita belum bicara posisi, kita sukseskan pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang. Biarkan rakyat memilih, menangkan rakyat dan rakyat yang jadi juara," pungkasnya.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta posisi Jaksa Agung dan Menteri Keuangan jika ditawari untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Hal itu diungkapkan dalam acara Ahok is Back.

Mulanya, Ahok ditanya oleh selebgram Young Lex seandainya dia menjadi Ketua KPK. Rupanya, dia tak tertarik dengan lembaga tersebut karena menganut sistem kolektif kolegial.

"Nah kalau Ketua KPK itu kolektif. Lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung, apa yang gue lakukan, saya mah enggak malu-malu, gue mah minta, minta ini ya gue minta dong. Tapi kan ini berandai-andai, berandai mah gampang dong, tinggal ngomong aja. Kalau gue Jaksa Agung, gue bisa ngelakuin apa coba bikin list," katanya tertawa, Kamis, 8 Februari 2024. []


Berita terkait
Soal Jokowi Dikritik UGM hingga UI Jelang Pemilu, Puan Maharani: Biar Rakyat yang Menilai
Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut berkomentar terkait sejumlah civitas akademika sejumlah kampus yang mengkritisi Presiden Jokowi.
HUT PDIP ke-51, Puan Maharani Paparkan Tujuan Galang Persatuan untuk Menangkan Pemilu 2024
-Ketua DPP PDIP, Puan Maharani memaparkan tujuan perayaan HUT PDIP ke-51 di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Puan Maharani Minta Pemerintah Siaga Soal Gempa di Sukabumi
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah makin siaga menyusul analisa dari BMKG yang menduga Gempa M 4,6 di Sukabumi.