Jakarta - Juru Bicara Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin menyatakan perizinan untuk melakukan demonstrasi akan sulit dikabulkan oleh pihak kepolisian. Terlebih dalam momen penting seperti sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 27 Juni 2019.
"Dari semenjak saya mengurus prosedur sebagai Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta dari tahun 2009-2014 enggak pernah yang namanya kita meminta izin. Bikin takjil buka puasa juga ga bakal dikasih izin," kata Novel dalam wawancara khusus kepada Tagar di Jakarta Timur pada Rabu 26 Juni 2019.
Menurut tim advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu, yang wajib disampaikan kepada polisi adalah surat pemberitahuan perihal perizinan menggelar aksi. "Mau diterima atau tidak, kita tetap jalan. Yang penting kita sudah beritahu kan," kata dia.
Ia melanjutkan, kalau sudah diberitahukan kepada kepolisian akan ada aksi, namun aparat tidak menjaga situasi kondusif, maka yang bertanggungjawab selanjutnya adalah polisi. "Karena kita sudah memberitahukan," ujarnya.
Novel menerangkan dalam aksi 14 Juni 2019 di sekitaran MK, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan melalui Koordinator Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) Abdullah Hehamahua.
Mantan politikus PBB itu mengklaim, dalam puncak demo yang menurutnya terjadi Rabu kemarin, surat menggelar aksi dari PA 212 selaku koordinator pelaksana acara, sudah disampaikan ke Polda Metro Jaya (PMJ) serta Kabag Intel PMJ sebagai pihak pemberi izin.
"Saya ada orangnya di sini, ada tempatnya, saya sudah punya. Ketika itu sudah disampaikan. Kita sudah komunikasi langsung dengan Kabag Intel Bapak Alvin. Ketika tanggal 14 Juni ya begitu juga (izin). Sebelumnya kita sudah sampaikan acara halalbihalal ini kepada bagian Intelkam Polda Metro Jaya juga sudah dikonfirmasi," ujar dia.
"Pak (polisi) kita sudah melayangkan surat pemberitahuan untuk kita sama-sama bisa berjalan dengan damai. Sebagaimana telah berjalan (aksi massa) sampai saat ini damai," tutur Novel.
Elemen masyarakat PA 212 yang datang dari sejumlah daerah di Indonesia, mengapresiasi pihak kepolisian karena sudah memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, seperti yang dijamin dalam UUD 45 tentang kebebasan berpendapat.
"Bahwa apa yang menjadi tujuan kita sampaikan itu. Bisa dibantu, bisa diterima, bisa didukung, dan berjalan dengan baik dan lancar. Sama-sama kita menahan diri, sama-sama juga kita untuk waspada terhadap provokator-provokator yang ingin memprovokasi kita," kata Novel.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan pihaknya tidak akan memberi izin untuk menggelar demonstrasi jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2019 pada Kamis 27 Juni 2019.
"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Kepala Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," ujar Tito di Markas Besar Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa 25 Juni 2019.
Tito menghimbau, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah massa dari ormas keagamaan dan kelompok masyarakat harus menaati segala ketentuan, seperti tidak mengganggu ketertiban publik dan stabilitas keamanan.
Secara terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan menjelaskan massa aksi demonstrasi sengketa Pilpres 2019 di sekitaran Gedung MK tidak hanya datang dari Ibu Kota saja. Mayoritas, lanjut dia, pedemonstran berasal dari Provinsi Banten dan Jawa Barat.
"Kemarin ada di Patung Kuda saya datang bersama dandim ke sana menanyakan, karena ternyata beberapa kelompok masyarakat setiap hari gantian dan sebagian besar orang yang melaksanakan aksi berasal Jabar dan Banten. Tidak hanya dari Jakarta," kata Harry di Jalan Merdeka Barat, Kamis 27 Juni 2019.
Menurut dia, sejumlah massa mengaku tertarik datang ke Jakarta, karena mendapat edaran elektronik mengenai syukuran halalbihalal di Gedung MK dari media sosial.
"Jadi berita di medsos ini bahwa ada kegiatan selamatan syukuran halalbihalal itu saya pastikan enggak ada izinnya dari PMJ. Setelah saya imbau sebagian mengerti dan pulang," kata dia.
Baca juga: Novel Bamukmin Desak KPU Coret Nama Jokowi-Ma'ruf
