Konsultasi Nasional Perempuan GMKI Desak Kapolri Ganti Kapolda Kalteng

Konsultasi Nasional Perempuan GMKI desak Kapolri ganti Kapolda Kalteng. Desakan disampaikan pasca tindakan represif aparat terhadap anggota GMKI Palangkaraya.
Pengurus Pusat dan Peserta Konsultasi Nasional Perempuan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dalam sebuah acara di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku. (Foto: Dok/PP GMKI)

Jakarta, (Tagar 5/12/2017) - Pengurus Pusat dan Peserta Konsultasi Nasional Perempuan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap anggota GMKI Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sedang menyampaikan aspirasi, terkhusus tindakan pelecehan yang semena-mena terhadap Ketua Cabang GMKI Palangkaraya yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan.

Atas peristiwa tersebut, mereka mendesak Kepala Kepolisian RI untuk menindak tegas anggota kepolisian yang melakukan tindakan pelecehan tersebut dan segera mengganti Kapolda Kalteng dan Kapolres Palangkaraya dari jabatannya.

Kecaman dan desakan tersebut disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap, yang mereka nyatakan pada 2 Desember lalu di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku.

Selain mengecam tindakan represif aparat kepolisian dan mendesak Kapolri, Pengurus Pusat dan Peserta Konsultasi Nasional Perempuan GMKI meminta lembaga yang berwenang seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM untuk menangani dan mengawal laporan atas tindakan kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh perempuan GMKI Palangkaraya hingga tuntas.

“Kami juga mendesak Pemerintah dan DPR-RI Komisi IX untuk mempercepat pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga menjadi Undang-Undang,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Sahat Martin Philip Sinurat dalam rilisnya yang diterima Tagar di Jakarta pada Selasa, (5/12).

Tuntutan selebihnya, Pengurus Pusat dan Peserta Konsultasi Nasional Perempuan GMKI menuntut reforma agraria dan kebijakan ekonomi yang pro rakyat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

Mereka juga meminta pemerintah, swasta, lembaga agama, lembaga adat, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, secara khusus bagi lembaga agama dan lembaga adat tertentu yang masih berparadigma patriarki dan menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki.

“Di pihak lain kami mendukung dan mendorong peran aktif kepemimpinan perempuan pada ruang-ruang publik,” demikian Pengurus Pusat dan Peserta Konsultasi Nasional Perempuan GMKI dalam pernyataan sikapnya. (yps)

Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.