TAGAR.id, Jakarta - Menanggapi informasi terkait pembatasan penjaminan penyakit oleh BNPB dalam masa tanggap darurat bencana, Ketua Yayasan 78, dr. Rely Reagen, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi korban bencana harus mengedepankan prinsip kemanusiaan tanpa mempersulit persyaratan administratif.
Dr. Rely Reagen menyampaikan bahwa di lokasi bencana banyak masyarakat kehilangan identitas akibat hanyut terbawa banjir. Oleh karena itu, persyaratan administrasi seperti kartu identitas maupun mekanisme rujukan formal tidak seharusnya menjadi penghambat pelayanan medis.
“Dalam kondisi bencana, rakyat tidak lagi memikirkan kartu atau administrasi. Yang dibutuhkan adalah pertolongan cepat. Semua persyaratan seharusnya bisa dikesampingkan demi keselamatan jiwa,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak seharusnya terjadi perdebatan mengenai apakah penyakit tertentu ditanggung BNPB atau BPJS di tengah situasi darurat. Koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan agar pelayanan kesehatan berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh.
Lebih lanjut, Ketua Yayasan 78 menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Republik Indonesia yang dinilainya sudah tepat dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia mengimbau seluruh pihak untuk tidak bersikap formalistis atau sekadar mencari aman, melainkan hadir langsung di lapangan dan bekerja nyata.