TAGAR.id, Jakarta – Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Xinjiang, China, akan mendominasi kunjungan pejabat tinggi urusan HAM PBB, Michelle Bachelet, ke China yang dimulai Senin, 23 Mei 2022.
Perjalanan Bachelet ke China menandai kali pertama kunjungan oleh seorang komisaris tinggi PBB untuk urusan HAM sejak 2005.
Banyak kelompok-kelompok HAM khawatir kunjungan itu justru bisa membantu Partai Komunis yang berkuasa di Xinjiang mengelabui pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya.
China memenjarakan sekitar satu juta atau lebih anggota Uyghur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya dalam apa yang digambarkan oleh para kritikus sebagai kampanye untuk melenyapkan identitas budaya mereka yang berbeda. China mengatakan tidak ada yang disembunyikan dan menyambut semua orang tanpa bias politik untuk mengunjungi Xinjiang dan melihat apa yang digambarkannya sebagai kampanye yang berhasil untuk memulihkan ketertiban dan kohesi etnis.
Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, 28 Februari 2022. (Foto: voaindonesia.com - Fabrice COFFRINI/AFP)Bachelet memulai kunjungan enam harinya di kota selatan Guangzhou sebelum melakukan perjalanan ke Kashgar dan ibukota wilayah Xinjiang, Urumqi. Rinciannya dirahasiakan dan media yang dikendalikan Partai Komunis China belum melaporkan kunjungannya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengkonfirmasi kedatangan Bachelet, Tidak ada jurnalis yang akan bepergian dengannya di China, tetapi Bachelet akan “memberi pengarahan kepada media tentang kunjungannya pada waktunya,” kata Wang pada konferensi pers harian, Senin.
“Saya berharap kunjungan ini akan lebih memajukan kerja sama antara kedua belah pihak dan memainkan peran aktif dalam memajukan perjuangan HAM internasional,” kata Wang.
Belum jelas apakah Bachelet akan diizinkan mengunjungi bekas kamp yang disebut China sebagai pusat pelatihan dan pendidikan kejuruan dan bertemu dengan orang-orang yang dipenjarakan karena seruan mereka untuk kebebasan beragama, politik dan budaya yang lebih besar, seperti Ilham Tohti, seorang ekonom dan pemenang Hadiah Sakharov.
China juga dituduh memberlakukan kerja paksa, program keluarga berencana (KB) paksa dan, memisahkan anak-anak dari orang tua mereka yang dipenjara. Kelompok pemantau Yayasan Dui Hua mengatakan puasa Ramadhan atau penjualan buku-buku Islam juga menjadi sasaran.
Juga tidak jelas apakah Bachelet akan dapat bertemu dengan para pejabat yang telah memimpin tindakan keras di Xinjiang, termasuk mantan sekretaris partai Chen Quanguo, yang sekarang menjadi pejabat di Beijing.
Bachelet berencana untuk berbicara dengan para pejabat tinggi nasional dan lokal, organisasi masyarakat sipil, perwakilan bisnis dan akademisi, dan memberikan kuliah kepada mahasiswa di Universitas Guangzhou. (ab/lt)/voaindonesia.com. []
1 dari 25 Warga Uighur Dikirim China ke Penjara
Potret Muslim Uighur di Daratan China
Kisah Panjang Kasus Kemanusiaan Uighur di Xinjiang
Sidang Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Uighur Pengacara London
