Jakarta, (Tagar 8/3/2018) - Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (HPI), puluhan warga yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Jakarta menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (8/3).
Puluhan warga yang mayoritas perempuan tersebut menagih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menghentikan segala bentuk penggusuran di Ibukota.
"Dulu Anies-Sandi punya janji untuk menghentikan penggusuran atas nama apapun, bahkan atas nama percepatan pembangunan infrastruktur, buktinya ini di basis kami, masih mengalami ancaman penggusuran sampai hari ini," jelas Juru Bicara FPR, Triana, Kamis (8/3).
Triana mengungkapkan, ancaman penggusuran di kawasan Kapuk Plogar, Jakarta Barat dilakukan Polda Metro Jaya untuk membangun asrama Polri dan sudah berjalan sejak tahun 1994.
"Polda Metro Jaya. Alatnya adalah surat hak pakai, padahal warga di situ sudah puluhan tahun tinggal di situ. Alasannya karena mau dibangun asrama Polri. Itu sejak tahun 94 sampai sekarang tidak terbukti," terangnya.
Lebih lanjut Triana menjelaskan, Polda Metro Jaya telah merencanakan pergusuran secara ilegal, sebab warga setempat masih memiliki surat hak milik bangunan. Menurutnya yang berhak mengeksekusi adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Berhak menggusur itu adalah yang pertama Pemprov, dalam hal ini gubernur, yang kedua pengadilan. Sementara yang terjadi di kampung Poglar, Polda itu secara langsung mengeksekusi warga. Artinya itu ilegal, ga ada dasar hukumnya," ungkap Triana.
Triana mengaku sudah menyampaikan beberapa aspirasinya kepada Pemprov DKI, namun hingga kini masih mendapat ancaman menggenai penggusuran.
"Penggusuran yang dilakukan oleh Polri itu ilegal. Karena yang kita di sini sudah kali ketiga. Sudah dua kali ke sini terus ini yang ketiga. Kita nagih janji kenapa masih ada ancaman penggusuran," tuturnya. (ard)
