Video: Luhut Pandjaitan dan Erick Thohir Minta Maaf dalam Situasi PPKM Darurat
Editor

Halo Tagarians, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada publik atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang belum maksimal.

Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut mengaku punya tanggung jawab untuk menghentikan lonjakan kasus C-19 yang hingga kini belum terealisasi.

"Ada tanggung jawab moral dari saya, kok belum bisa dihentikan ini. Walaupun saya paham tidak sesederhana itu menghentikannya, tapi tetap saja ada kegalauan itu," kata Luhut, Selasa, 20 Juli 2021.

"Sekarang ini jadi kalau saya melihat orang terlalu menggampangkan kritik itu saya sedih saja, kamu enggak tahu betapa sulitnya mengatasi keadaan ini," ujar Luhut.

Dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pandemi, kata Luhut, pemerintah selalu berupaya mendengarkan pendapat dari banyak pihak. Pendapat para epidemiolog hingga para pedagang kaki lima selalu jadi pertimbangan.

Ia tidak ingin kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi dipolitisasi.

"Ini humanity, masalah kemanusiaan yang enggak boleh kita main-main. Jangan dipolitisasi," kata Luhut.

"Saya bilang kalau mau berpolitik nanti berpolitik sana silakan, saya enggak komen politik. Saya sudah cukup tua, saya sudah selesai, saya sudah cukup," tutur dia.

Luhut berjanji pemerintah akan terus bekerja keras sehingga penularan C-19 akibat varian Delta dapat diturunkan.

"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum maksimal," ujar Luhut.

PPKM Darurat diperpanjang selama 5 hari hingga 25 Juli 2021.

Sebelumnya, kebijakan itu sudah berlangsung selama 17 hari, yaitu mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pelonggaran baru akan dilakukan pada 26 Juli 2021. Itu pun dengan catatan apabila kasus C-19 mengalami penurunan.

"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," kata Jokowi, Selasa, 20 Juli 2021.

Selama PPKM Darurat diterapkan, dilakukan pembatasan pada berbagai kegiatan, mulai dari sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, restoran, pusat perbelanjaan, hingga seni budaya.

Setelah Luhut Binsar Pandjaitan, berikutnya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait penanganan pandemi C-19, jika dalam menjalankan penugasannya belum sempurna.

"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT," ujar Erick dalam acara Peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta yang ditayangkan virtual, Senin, 19 Juli 2021.

Erick memastikan Kementerian BUMN terus berupaya maksimal dalam melaksanakan penugasan terkait penanganan C-19, baik di jajaran kementerian maupun semua BUMN.

"Percayalah dengan segala kekuatan yang kami punya, baik korporasi maupun layanan publik, kami berusaha sekeras-kerasnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Erick menyatakan negara dengan seluruh jajaran pemerintah akan terus bergotong royong dalam menangani pandemi C-19.

Menurut dia, seluruh kementerian bekerja selama 24 jam untuk memastikan kehadiran negara di masa-masa sulit ini.

"Negara hadir hari ini, negara dengan seluruh jajaran bergotong-royong karena ingin memastikan bagaimana yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa kita mau rakyat sembuh dari C-19 ini," tuturnya.

Erick juga mengatakan pemerintah tidak akan sukses menangani pandemi tanpa peran aktif masyarakat dan swasta.

Dia bilang, dalam beberapa hal, masyarakat dan swasta terlihat mulai bergotong royong dalam mengatasi pandemi C-19.

"Saya yakini tidak mungkin kami pemerintah bisa sukses melakukan programnya tanpa peran aktif masyarakat,” ucap Erick.

Satu di antara penugasan penanganan pandemi C-19 yang menjadi tanggung jawab BUMN adalah program vaksinasi. Sempat terjadi isu hangat terkait kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu.

Kementerian BUMN juga sempat dituding berbisnis melalui program vaksin berbayar tersebut. Namun, hal itu dipastikan Erick murni hanya untuk percepatan pemberian vaksin C-19.

Meski pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan vaksin berbayar individu seiring dengan banyaknya kritik keras dari publik.

Untuk membahas jalannya PPKM Darurat dan permintaan maaf Luhut dan Erick, Host Tagar TV Cory Olivia mewawancarai Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.