Video: Buruh Positif C-19 Tetap Bekerja Karena Takut Upah Tidak Dibayar
Editor

Halo Tagarians, aliansi serikat pekerja sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit, mencatat sejumlah buruh tetap masuk kerja meski terkonfirmasi positif C-19. Mereka terpaksa bekerja karena terancam tidak dapat upah bila absen dengan alasan sakit.

“Ada kekhawatiran kalau tidak masuk, upahnya tidak dibayar. Jadi mereka lebih memilih masuk walau dengan keadaan sakit dengan suspect C-19,” ujar Ketua Umum Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK FSPI) Helmy Salim dalam konferensi pers virtual, Senin, 19 Juli 2021.

Buruh tidak memperoleh jaminan upah bila mereka bekerja dari rumah atau work form home karena statusnya merupakan pekerja kontrak atau pekerja lepas. Sejak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja disahkan, banyak buruh dengan status pegawai tetap mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dipekerjakan kembali dengan status pekerja lepas.

Dengan begitu, buruh hanya akan memperoleh bayaran sesuai dengan jam kerja mereka. Kondisi tersebut memberikan tekanan berat bagi buruh di tengah krisis pandemi C-19. Buruh berhadapan dengan ancaman risiko kesehatan yang tinggi dengan jaminan yang minim.

Kepala Divisi Anak dan Perempuan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Sumiyati mengatakan buruh yang terpapar C-19 juga acap tak boleh melapor kepada Satgas C-19 oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

“Mereka (perusahaan) ada yang terang-terangan melarang ke Satgas C-19, mereka ditakut-takuti kalau mereka melapor akan ada lockdown. Kalau di-lockdown jelas sekali mereka tidak dapat upah,” ujar Sumiyati.

Selain menghadapi ironi tak dapat upah, buruh yang terkonfirmasi positif C-19 tidak memperoleh fasilitas kesehatan yang layak dari perusahaan. Perusahaan disebut-sebut tidak menyediakan fasilitas isolasi mandiri sehingga buruh terpaksa harus menjalani karantina di rumah dengan risiko menularkan virus ke anggota keluarganya.

Di sisi lain, buruh juga tidak mendapatkan jaminan vitamin dan obat-obatan, bahkan alat perlindungan diri atau APD seperti masker. Di tengah desakan kebuuthan, kondisi ini menjadi beban berlipat bagi buruh.

Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengatakan aliansi buruh menuntut pemerintah menjamin perlindungan hak atas kesehatan dan hak-hak kerja para buruh. Tuntutan itu berkaca pada munculnya klaster pabrik sebagai klaster penyebaran C-19 yang paling agresif.

Dian mengatakan, dalam dua pekan terakhir, ribuan anggota serikat buruh di wilayah Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo, terpapar C-19 di tempat kerja atau pabrik. “Mereka rata-rata tinggal di rumah kontrakan padat dan itu berisiko menularkan ke anggota keluarga lainnya,” tuturnya.

Untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, Host Tagar TV Cory Olivia mewawancarai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal.