Uni Eropa Desak China Jamin Akses PBB ke Provinsi Xinjiang

Uni Eropa katakan kepada PBB bahwa Beijing harus membantu penyelidikan laporan pelanggaran HAM terhadap warga minoritas Uighur
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell desak China (Foto: dw.com/id)

Brussel - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan kepada PBB bahwa Beijing harus membantu penyelidikan laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga minoritas Uighur.

China harus memberikan "akses yang berarti" kepada penyelidik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang berusaha menyelidiki laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum minoritas Uighur. Ini pernyataan Borrell hari Selasa, 23 Februari 2021.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, ingin mengirim tim ke Xinjiang, di barat laut China, untuk menyelidiki laporan tersebut. "Kami mendesak China untuk mengizinkan akses luas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi Bachelet," kata Borrell kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

1. Kunci Transparansi

"Ini adalah kunci untuk memungkinkan penilaian yang independen, tidak memihak dan transparan atas keprihatinan besar yang dimiliki komunitas internasional," papar Borrell.

Uni Eropa sendiri mendapat kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi manusia karena kesepakatan investasi tentatif dengan China yang menurut para kritikus menutup mata terhadap penderitaan orang-orang Uighur.

Pada bulan Januari, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menuduh Beijing melakukan genosida terhadap minoritas Uighur - sebuah istilah yang dibantah keras oleh China.

kamp penahananKamp penahanan di Xinjiang, China (Foto: dw.com/id)

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan lebih dari satu juta muslim China, mayoritasnya adalah minoritas Uighur, telah ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang.

2. Desakan yang Menguat

Komentar Borrell dikemukakan menyusul keputusan parlemen Kanada pada hari Senin, 22 Februari 2021, untuk menyatakan perlakuan China terhadap populasi minoritas Uighurnya sebagai tindakan genosida.

Mosi tersebut lolos dengan mendapat suara 266 berbanding 0. Artinya semua partai oposisi dan beberapa anggota parlemen dari Partai Liberal yang memerintah mendukung pernyataan itu.

Sementara itu, kelompok-kelompok HAM meyakini bahwa China telah menahan hingga satu juta warga Uighur dan menggunakan mereka sebagai tenaga kerja paksa selama beberapa tahun terakhir di tempat yang didefinisikan negara sebagai "kamp pendidikan ulang."

Mereka juga mengatakan Beijing telah menggunakan sistem pengawasan massal, penahanan, indoktrinasi, dan bahkan sterilisasi paksa.

Pada bulan Desember 2020, Pengadilan Kriminal Internasional menolak permohonan dari Uighur yang hidup di pengasingan untuk menyelidiki China atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Para hakim mengatakan pengadilan tidak dapat bertindak karena China berada di luar yurisdiksinya.

3. Laporan terbaru HRW

Sementara itu, lebih dari 250.000 orang telah secara resmi dijatuhi hukuman dan dipenjara sejak 2016, seperti dipublikasikan oleh Human Rights Watch.

"Banyak dari mereka di penjara Xinjiang adalah orang biasa yang dihukum karena menjalani hidup mereka dan menjalankan agama mereka," kata peneliti HRW, Maya Wang, dalam sebuah pernyataan.

uigur di pakistanSebanyak 50.000 warga etnis Uighur saat ini mendiami Turki setelah melarikan diri dari China (Foto: dw.com/id)

HRW mengatakan hukuman pidana di wilayah tersebut telah melonjak antara 2017 hingga 2019. Pengadilan Xinjiang menghukum hampir 100.000 orang pada 2017, naik dari 40.000 orang pada tahun 2016, kata organisasi itu, dengan mengutip data pemerintah.

Kelompok hak asasi mengatakan polisi, jaksa dan pengadilan telah ditempatkan di bawah tekanan untuk "memberikan hukuman yang cepat dan keras" atas nama kontraterorisme, yang menyebabkan banyak orang dipenjara tanpa melakukan pelanggaran apa pun.

Dikutip dari AFP, hukuman dijatuhkan untuk kegiatan termasuk "memberi tahu orang lain 'apa yang haram dan halal” dan memberi hadiah kepada kerabat di Turki, kata HRW, yang mencatat bahwa hukuman penjara juga semakin lama [ap/hp (reuters, afp)]/dw.com/id. []

Berita terkait
Tudingan Inggris Soal Kerja Paksa di Xinjiang Dibantah China
China akan bela diri terhadap tuntutan pemerintah Inggris agar perusahaan pastikan rantai pasokan bebas dari kerja paksa di Xinjiang
China Tuntut Amerika Serikat Cabut Larangan Impor Xinjiang
China tuntut Washington cabut larangan impor kapas dan tomat dari Provinsi Xinjiang, sebuah kawasan yang banyak dihuni warga Muslim Uighur
Twitter Hapus Cuitan Klaim China Tentang Perempuan Xinjiang
Twitter hapus cuitan China tentang klaim bahwa perempuan Xinjiang bukan lagi mesin penghasil anak
0
Kementerian Agama Siapkan Pengaturan Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK
Menjelang dan pada Iduladha dan tiga hari tasyrik di Iduladha pasti kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing itu akan tinggi