Jakarta - Dalam pidato perdana pasca ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih republik Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo menyebut beberapa aspek yang akan menjadi fokus utama pemerintahan yang akan dipimpinnya dalam periode kedua.
Pertama, Jokowi akan fokus membangun infrastruktur yang sudah ada seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara untuk dapat terhubung dengan pusat-pusat kawasan industri kecil, kawasan perkebunan dan pertanian rakyat.
Menurut Jokowi, penyempurnaan pembangunan prasarana ini akan mempermudah akses masyarakat untuk menjual hasil usaha nya baik secara lokal maupun global.
Kedua, Presiden Jokowi memiliki agenda untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia pada periode kedua dalam menjawab tantangan saat ini. Skema yang disusun adalah dengan memperhatikan gizi dan kesehatan sejak dari ibu hamil. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahanstuntingdan angka kematian ibu dan bayi.
Jokowi akan mengupayakan tersedianya fasilitas pendidikan vokasi dan manajerial talenta Indonesia sehingga bakat-bakat anak-anak bangsa dapat tersalur dan terarah. Jokowi juga memberikan peluang bagi diaspora Indonesia yang hendak berkontribusi bagi negara.
Ketiga, Jokowi akan melanjutkan pembukaan keran investasi seluas-luasnya agar lapangan kerja dapat terbuka lebar. Jokowi juga menekankan akan membuat mekanisme investasi yang sehat dan efektif. Menurutnya, investasi yang berjalan tanpa hambatan dapat membuka investasi seluas-luasnya.
Keempat, dalam pidatonya dia juga menyebut akan melakukan reformasi birokrasi. Jokowi bahkan menyinggung akan terjadi perubahan paradigma birokrasi yang akan lebih diarahkan untuk dapat mengikuti kemajuan zaman. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga hendak memangkas dan mencopot pejabat dan lembaga yang kedapatan tidak bekerja secara efektif.
Kelima, Jokowi juga ingin pengelolaan APBN berjalan dengan tepat sasaran. Jokowi berjanji penggunaan APBN di periode pemerintahannya bersama KH. Ma’aruf Amin dapat secara efektif menyejahterakan masyarakat.
Terakhir, Jokowi mengingatkan pentingnya menjaga ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, Jokowi menegaskan komitmennya agar tidak ada lagi masalah intoleransi dan pihak-pihak yang hendak merongrong kehidupan ber-Bhinekka Tunggal Ika.
Menanggapi enam fokus utama pemerintahan Jokowi-Ma’aruf, akademisi muda dan pegiat HAM, Fernando Sihotang mengatakan setidaknya ada tujuh ancaman yang dapat merusak 'Visi Indonesia' yang dibawa Jokowi dalam periode kedua ini.
Berikut Tujuh Ancamannya
1. Dari sisi pembangunan infrastruktur. Fernando mengatakan pemerintahan Jokowi harus mampu menghadirkan konsep pembangunan yang dapat diterima oleh semua pihak penerima, khususnya masyarakat adat yang kerap terdampak pembangunan infrastruktur.
Fernando menekankan pemerintah ke depan harus mampu memahami keberadaan sosial-ekonomi-budaya masyarakat adat yang rentan terdampak pembangunan infrastruktur. Konsekuensi logis dari pembangunan infrastruktur yang berdampak pada eksistensi masyarakat adat adalah terenggutnya nilai kultur mereka. Maka pemerintah harus dapat menjaga atau memberikan pemahaman soal tujuan pembangunan itu," ujar Fernando kepada Tagar, Selasa 16 Juli 2019.
2. Berkaitan dangan visi Presiden Jokowi dalam peningkatan SDM Indonesia, Fernando menjelaskan agar konsep pendidikan yang ditawarkan pemerintah ke depan harus mengedepankan paradigma rakyat, bukan paradigma pelaku pembangunan. Sehingga masyarakat tidak kehilangan sikap kritis kepada pemerintah yang berkuasa agar demokrasi tetap sehat.
3. Presiden Jokowi dalam visinya berjanji mengembangkan investasi guna pembukaan lapangan kerja. Fernando memberi masukkan agar pemerintah ke depan harus berhati-hati dalam membuka keran investasi.
Tidak semata-mata mengejar kuantitas tenaga kerja yang dibuka melainkan menjamin investasi yang berjalan di Indonesia tidak menimbulkan masalah sosial lingkungan berkepanjangan.
"Presiden Jokowi harus mampu meng-sortir investasi yang masuk. Jangan sampai investor yang masuk ternyata memiliki catatan masalah sosial dan loyalitas yang rendah," ujarnya.
4. Di samping mengenai rekam jejak, Fernando menambahkan harus ada aturan hukum yang dapat menjamin praktik bisnis investasi dapat berjalan tanpa merusak kearifan lokal dan mengharuskan perusahaan atau bentuk investasi tersebut mau bertanggung jawab dalam kerusakan yang ditimbulkan.
5. Pada visi reformasi, Presiden Jokowi berniat melakukan perbaikan paradigma birokrasi agar dapat mengikuti kemajuan zaman dalam praktik pelayanan publik. Fernando mengatakan perlu keberanian dari kepala pemerintahan dalam menghadapi mafia birokrasi yang merongrong kualitas pelayanan publik mengingat banyaknya jumlah pejabat birokrasi yang tertangkap OTT KPK dalam periode pertama pemerintahan Jokowi.
6. Presiden Jokowi dalam visinya ingin memastikan alokasi APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif demi kesejahteraan rakyat. Dalam tanggapannya, Fernando mengatakan agar Presiden Jokowi dapat menghindari pengalokasian APBN untuk kegiatan balas budi kepada pihak-pihak yang mendukungnya pada Pilpres 2019 kemarin.
"Jangan sampai Presiden Jokowi menerima citra buruk di masyarakat karena tersandera praktik balas budi dalam Pilpres kemarin," ujar pengamat politik dan HAM ini.
7. Terakhir, Fernando sangat mengapresiasi langkah tegas Jokowi yang akan menindak tegas setiap tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip Pancasila dan Bhinekka Tunggal Ika. Tetapi Fernando juga mengatakan langkah yang diambil presiden ke depan haruslah mengedepankan instrumen hukum, bukan pandangan sepihak atas nama negara semata.
"Pemerintah harus tegas dalam menghadapi tindakan kelompok-kelompok yang dikenal tidak punya inisiatif dalam mengamalkan toleransi dan kebhinekaan, khususnya terhadap kelompok rentan dan minoritas. Maka penegakan hukum harus dijadikan tameng penyelesaian masalah ideologis ini," kata Fernando.
Baca juga:
