Jakarta, (Tagar 26/2/2019) - Pada masa periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, dapat dilihat dalam realisasi program 3 kartu sakti. Dalam program Jokowi tersebut langsung menyasar kepada masyarakat kelas kebawah.
Tiga kartu sakti Jokowi dimasa periode pertamanya tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pendistribusian KIS ditargetkan sebanyak 88,2 juta, KIP sebanyak 17,9 juta dan KKS 15,5 juta.
Untuk KIP awal pecanangannya secara konkret ditujukan bagi siswa SD dengan nilai Rp 225 ribu/siswa/semester, SMP sebesar Rp 375 ribu/siswa/semester, dan SMA/SMK sebesar Rp 500 ribu/siswa/semester.
Kartu Indonesia Pintar (KIP) memakai anggaran APBN tahun 2014 dari dua kementerian yaitu Kemdikbud dan Kementerian Agama dengan total anggaran Rp 6,2 triliun.
Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bisa terus dirasakan oleh para pelajar di seluruh Tanah Air. Pada tahun 2017 ini, pemerintah memperluas sasaran KIP, tidak hanya bagi siswa yang kurang mampu dalam ekonomi, namun juga siswa yatim piatu.
Total keseluruhan anak yatim yang akan menerima KIP di seluruh Indonesia pada tahun 2017 adalah 736.848 siswa. Sementara, total seluruh siswa penerima KIP pada tahun ini ditargetkan mencapai 17,9 juta siswa.
Bantuan tunai yang diberikan kepada pemegang KIP berbeda-beda untuk tiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD/MI sebesar Rp 225.000/semester (Rp 450.000 per tahun), tingkat SMP/MTs Rp375.000/semester (Rp 750.000 per tahun), dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000/semester (Rp 1.000.000 per tahun).
Kalau Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. Adapun keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran JKN, yaitu sebanyak 86,4 jiwa, akan tetap ditanggung dengan Kartu Indonesia Sehat. Namun, anak dari keluarga miskin bisa langsung menggunakan Kartu Indonesia Sehat tanpa harus mendaftar lagi.
KIS berbeda dengan BPJS. KIS adalah Program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sementara BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN).
KIS dapat digunakan di mana saja, baik di klinik, Puskesmas, maupun rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Adapun pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik, Puskesmas, atau rumah sakit yang telah didaftarkan.
Manfaat lain yang membedakan KIS dengan BPJS Kesehatan yaitu KIS digunakan tidak hanya untuk pengobatan, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan.
Sementara itu, BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat. Data menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya program KIS. Pada 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan atau rata-rata 640.765 per hari.
Efek lain dari kehadiran Program JKN-KIS adalah adanya dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) pada 2016, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp 152,2 triliun pada 2016 dan bisa mencapai Rp 289 triliun pada 2021.
Sementara, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Kartu ini akan diisi setiap 2 bulan.
Jika warga ingin mengambil dana tersebut secara tunai mereka bisa datang ke kantor pos atau ke beberapa agen yang ditunjuk nantinya seperti minimarket atau sejenisnya. []
