Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Subianto mengatakan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No 498/SR.320/08/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 dinilai berpotensi menimbulkan gejolak di kalangan petani. (Foto: Tagar|Adi Suprayitno).