Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mencari alternatif yang lebih efesien terkait ATM Link berbayar.
Dia meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan tarif transaksi ATM Link pada 1 Juni mendatang sebab ini mengenai pemulihan ekonomi nasional, seperti menekan cost dan sebagainya.
"Pemerintah harusnya membuat perencanaan jangka panjang yang bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi, bukan kebijakan-kebijakan pemasukan jangka pendek yang semakin memberatkan masyarakat kecil," kata Syarief dalam keterangannya, Rabu, 26 Mei 2021.
Menurutnya Himbara harus mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, pasalnya, tarif ATM Link ini akan semakin memberatkan perekonomian masyarakat Tanah Air.
Bank-bank BUMN, seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN bersepakat dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara untuk menaikkan tarif transaksi di ATM Link yang awalnya tanpa tarif.
Tarif cek saldo di ATM Link naik sebesar Rp 2.500 sedangkan tarif penarikan tunai di ATM Link naik sebesar Rp 5.000 dalam setiap transaksi.
"Kita melihat, masyarakat Indonesia sedang kesulitan ekonomi sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya berkenaan dengan kenaikan tarif harus dipertimbangkan secara matang," ucap Syarief.
Kebijakan ini tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentukan ATM Link, bank-bank pelat merah harusnya memiliki jaringan yang mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN bertransaksi.
"ATM Link sebenarnya menjadi solusi nasabah seluruh bank BUMN di Indonesia dalam bertransaksi. ATM Link juga hadir agar jumlah pengadaan ATM tidak terlalu banyak dan biaya transaksi tetapi gratis. Kenaikan tarif ini tentu akan semakin menyulitkan masyarakat," katanya.
Hal ini yang membuat dia mendorong Pemerintah dan Himbara untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat.
"Masyarakat terganggu dengan kebijakan ini. Terbukti, masyarakat membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan(OJK), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), karena kebijakan ini memberatkan konsumen dan nasabah bank BUMN," ucap Syarief.
- Baca Juga: Syarief Hasan, Loyalis Demokrat Jadi Pimpinan MPR
- Baca Juga: Jenguk Wiranto, Syarief Hasan: Tadi Sempat Terapi Jalan
Dia juga mengatakan kebijakan pemulihan ekonomi kerap membebani masyarakat, apalagi di tengah pandemi harusnya pemerintah bisa membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi.
Syarief mencontohkan hal-hal yang memberatkan masyarakat, seperti kenaikan tarif tol di berbagai daerah, tarif ATM Link yang awalnya gratis, rencana kenaikan PPN, dan PPh yang mencapai 35 persen. []
