Jakarta, 31/7 (Antara) - Pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan tingginya kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia, sebagaimana hasil survei Gallup World Poll 2016, merupakan prestasi bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Hasil survei ini menjadi sebuah prestasi dari Pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini dapat dimaknai bahwa rakyat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam proses pembangunan dibandingkan dengan masa sebelumnya," ujar Arfianto di Jakarta, Senin (31/7).
Sebelumnya hasil survei Gallup World Poll 2016 menyatakan Indonesia sebagai negara peringkat pertama di dunia dalam tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Arfianto menilai kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintahan, dapat menjadi modal bagi Joko Widodo untuk kembali terpilih 2019. Namun demikian modal ini bukanlah sebuah jaminan memuluskan langkah Jokowi untuk terpilih lagi di Pemilu 2019.
"Mengingat rentang waktu yang masih sekitar dua tahun, laju pembangunan serta peristiwa-peristiwa politik dapat mempengaruhi perilaku pemilih kita," jelas dia.
Dia mengatakan di Indonesia terdapat dua kategori pemilih yaitu pemilih rasional dan juga pemilih emosional.
Menurutnya, jika dua tahun ke depan kebijakan serta program-program pembangunan berjalan dengan baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bagi pemilih rasional Jokowi menjadi pilihan untuk di tahun 2019.
Namun sebaliknya jika tidak berjalan dengan baik, bahkan menghimpit masyarakat khususnya sektor ekonomi, maka Jokowi bukan menjadi pilihan.
Kemudian di sisi lain, pemilih emosional juga dapat menjadi faktor terpilih atau tidaknya petahana.
"Terutama isu-isu yang berkaitan dengan primordial, seperti agama. Misalnya, sekarang marak muncul isu bahwa Pemerintahan Jokowi dianggap mendzolimi umat Islam, contohnya dalam pembubaran HTI," ujarnya.
Arfianto menilai yang terpenting dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalah mempertahankan prestasinya dengan tetap fokus pada kerja-kerja pembangunan terutama sektor ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Selain itu kebijakan dan capaian program-program pembangunan juga harus dapat terinformasikan dengan baik kepada masyarakat melalui media massa dan sosial media. Sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan dari sebuah kebijakan serta capaian pembangunan yang telah dilakukan. (Fet/Ant)
