TAGAR.id, Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengembangan riset, dan inovasi kemandirian pangan sebagai upaya memitigasi ancaman kelangkaan pangan dan energi akibat krisis ekonomi global dan krisis iklim.
Hal ini disampaikan Sultan saat melakukan kunjungan reses dan silaturahmi bersama Penanggung jawab (Pj) Bupati Bengkulu Tengah (Benteng) Heryandi Roni di Bengkulu pada Selasa, 19 Juli 2022.
"Kelangkaan pangan dan energi akan menjadi isu aktual yang selalu menghantui kehidupan sosial ekonomi global kedepannya. Dan tema ketahanan pangan menjadi pembicaraan serius dalam pertemuan pemimpin-pemimpin negara G20 dan G7 saat ini," ungkap Sultan di hadapan Bupati dan pimpinan SKPD dan camat Bengkulu Tengah di aula Kantor Bupati Benteng.
Pada prinsipnya, Pemda harus lebih efisien mengelola keuangan daerah yang serba terbatas ini. Sebagai daerah yang produktif menghasilkan komoditas strategis seperti sawit.
Meskipun Plt Bupati ditugaskan secara khusus oleh kementerian Dalam Negeri untuk menjaga kondusifitas daerah menjelang perhelatan Pemilu serentak 2024.
Namun waktu dua tahun cukup lama bagi seorang Pj Kepala Daerah Untuk melakukan terobosan penting dalam pembangunan sektor riil dan ekonomi kreatif daerah yang terbilang cukup tertinggal ini, khususnya industri pertanian.
- Baca Juga: Menkeu: Sektor Pangan Masuk Dalam Program Prioritas APBN 2022
- Baca Juga: Mentan SYL Ajak Pegawai Semangat Kerja Hari Pertama Usai Idul Fitri 2022
"Masih banyak isu penting seperti ketahanan pangan dan stanting yang harus menjadi perhatian Pj Bupati. Kami percaya bahwa Pj Bupati memiliki keinginan moral dan harapan yang sama untuk melakukan perbaikan dan pencapaian penting bagi masyarakat dan daerah ini," ucapnya.
Menurutnya, dengan segala kelebihannya, kabupaten Bengkulu Tengah berpeluang besar dijadikan kawasan penyangga pangan bagi kota Bengkulu dan daerah di sekitarnya jika dikelola secara inovatif dengan pendekatan digital.
Bahwa terdapat keterbatasan fiskal daerah dalam mengeksekusi program, tentu itu merupakan problem yang bersifat jamak terjadi di semua daerah dan lembaga di tengah pandemi Covid-19 yang lalu.
- Baca Juga: Mentan Ajak Ribuan Petani Bersama Antisipasi Krisis Pangan Global
- Baca Juga: Presiden Jokowi Harapkan Sorgum Jadi Alternatif Bahan Pangan
"Pada prinsipnya, Pemda harus lebih efisien mengelola keuangan daerah yang serba terbatas ini. Sebagai daerah yang produktif menghasilkan komoditas strategis seperti sawit,"ujarnya.
"Pemda Benteng tentunya berhak menuntut dukungan keuangan pusat yang lebih seperti Dana Bagi Hasil (DBH), tapi kami ingin tantangan ini harus dimaknai sebagai peluang untuk meningkatkan PAD dengan agenda pembangunan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan," sambungnya. []
