Makassar, (Tagar 23/1/2018) - Wakil Ketua KPK RI, Laode M. Syarif mengatakan untuk menciptakan Pilkada yang bersih di Sulawesi Selatan, KPK sudah melakukan konsolidasi kepada masyarakat Indonesia Timur.
Selain itu, ia juga mengatakan telah melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dengan membentuk tim khusus untuk mengawal proses pilkada nanti. Karena di ketahui, Sulsel merupakan daerah rawan konflik ketika pilkada berlangsung.
Hal ini ia ungkapkan usai menjadi pembicara dalam acara Konsolidasi Masyarakat Sipil Region Timur terkait Pemetaan dan Penguatan Advokasi Anti Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah di Fave Hotel Panakukang, Kelurahan Buakana, Selasa (23/1).
"KPK bekerja sama dengan Mabes Polri memiliki tim khusus untuk mengawal proses pilkada mulai dari awal sampai dengan kalau nanti ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, kami sudah melakukan itu. Detailnya nanti akan kami update apa-apa yang telah kami kerjakan," ujar Laode kepada awak media.
Laode mengatakan, saat ini satgas politik uang antara Polri dan KPK di Pilkada nanti sudah terbentuk dan akan menyebar ke seluruh Indonesia. Untuk itu ia mengharapkan masyarakat di Sulawesi Selatan bisa memilih calon Gubernur yang bagus track recordnya dan tidak memiliki catatan-catatan buruk.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika ada kandidat yang melakukan politik uang dalam kampanyenya.
"Kami berharap bahwa masyarakat juga memilih calon gubernur yang bagus track recordnya dan tidak memiliki catatan-catatan buruk. Oleh karena itu kalau ada kandidat yang menawarkan uang dalam pemilihan nanti, tolak uangnya dan laporkan orangnya!" tegas alumnus Universitas Hasanuddin ini.
Seperti kita ketahui Sulsel akan melaksanakan pilkada serentak di 11 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan Bulan Juni 2018 ini.
Menurut Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, ada tiga daerah di Sulsel yang masuk zona merah atau rawan konflik. Ketiga daerah tersebut yakni, Kabupaten Gowa, Kota Palopo, dan Kabupaten Bone. (rio)
