Jakarta, (Tagar 22/1/2019) - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir merupakan bagian dari strategi Jokowi untuk melihat siapa kawan dan lawan politik sesungguhnya.
"Saya pikir rencana pembebasan Ba'asyir itu bagian dari tes politik Jokowi untuk melihat siapa kawan dan lawan politik sesungguhnya. Oleh karena itulah Ba'asyir digunakan sebagai kartu truf untuk eksperimentasinya," ujar Wasisto dalam wawancara tertulis dengan Tagar News, Selasa sore (22/1).
Baca juga: Ngruki Siap Sambut, Ternyata Ba'asyir Belum Tentu Bebas
Wasisto menjelaskan, lawan politik yang dimaksud bisa jadi kompetitor Pilpres dan pendukungnya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga orang dalam.
Mengenai risiko dari strategi tersebut, Wasisto menyatakan Jokowi pasti sudah memperhitungkannya.
"Saya rasa risikonya ini lebih ke risiko sosial. Bisa jadi Jokowi akan kehilangan pemilihnya yang notabene kalangan aktivis dan pegiat HAM," ujar Wasisto. "Terkait risiko sosial ini sebenarnya penanggulangannya lebih pada aksi populis, misalnya saja pembagian sertifikat tanah, pemberian insentif."
Baca juga: Menhan Sebut Ba'asyir Bisa Diusir Kalau Tidak Akui Pancasila
Dan tentu akan ada strategi selanjutnya, "Tapi, saya pikir langkah Jokowi ini sulit ditebak karena mungkin beliau tidak mau dianalisa gerak-geriknya."
Mengenai reaksi publik di antaranya ada yang marah dan mengancam golput, Wasisto menyarankan masyarakat untuk tidak terlalu reaktif menanggapi akrobasi politik para elit.
"Saya pikir kita jangan terlalu reaktif untuk menanggapi akrobasi politik para elit karena mereka sebenarnya memiliki kalkulasi politik yang cermat. Mereka tahu risiko dan cara resolusinya. Malahan justru publik seringkali ikut arus permainan elite tersebut," jelas Wasisto.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra pengacara tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf mengatakan Abu Bakar Ba'asyir akan dibebaskan.
Presiden Joko Widodo juga sudah menjelaskan, pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dilakukan demi dan atas dasar pertimbangan alasan kemanusiaan.
"Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jabar, Jumat (18/1).
Dalam perkembangan berikutnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih dalam terkait pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.
Menurut Wiranto, pembebasan Abu Bakar Ba'asyir juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti kesetiaan terhadap Pancasila, hukum dan lain sebagainya.
"Presiden tidak grusa-grusu, serta merta, tapi perlu mempertimbangkan aspek lainnya. Oleh karena itu presiden memerintahkan pejabat terkait meminta kajian mendalam dan komprehensif merespon permintaan itu," kata Menkopolhukam Wiranto.
Hal sama disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menegaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir harus mengakui ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni Pancasila jika ingin bebas.
"Iya dong (harus mengakui Pancasila). Kalau tidak, numpang aja. Kalau lama, bisa diusir," kata Menhan. []
