Soal JK vs Termul, PDIP: Bos Termul Harus Tanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi kemarahan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. (Foto: Tagar/Dok ist)

TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi kemarahan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) terhadap kelompok relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo yang ia sebut sebagai 'Termul'.

Andreas mengatakan, partainya tidak merasa terusik dengan polemik tersebut. Ia menyebut, persoalan itu sepenuhnya merupakan urusan pribadi antara JK dan Termul.

“Ini urusan Pak JK dengan para Termul, jadi nggak ada urusan dengan PDI Perjuangan,” ujar Andreas saat dikonfirmasi, Senin (20/4).

Ia pun menyindir “bos termul” agar bertanggung jawab atas terjadinya polemik ini.

“Bos Termul yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anak buahnya,” tuturnya.

Andreas menegaskan, PDIP tidak memiliki kepentingan dalam polemik tersebut, sekaligus menyebut bahwa partainya tak merasa terusik.

“Ini urusan Pak JK dengan para Termul dan bosnya Termul,” ucap Andreas.

“Nggak ada urusan dengan PDI Perjuangan. Apa urusannya harus merasa terusik?” sambung dia.

Sebelumnya, JK meluapkan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang kerap mendiskreditkan hubungannya dengan Jokowi. Di tengah fitnah yang menyerangnya terkait polemik ijazah, JK mengingatkan kembali peran vitalnya dalam membawa Jokowi ke kancah politik nasional.

“Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden,” tegas JK secara lugas saat menggelar media briefing di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

JK membeberkan sejarah politik kala dirinya turun tangan langsung meyakinkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk membawa dan mengusung Jokowi ke Jakarta sebagai Calon Gubernur DKI.

Keberhasilan di ibu kota itulah yang menurut JK menjadi batu loncatan Jokowi hingga melenggang ke kursi kepresidenan. Bahkan saat Pilpres 2014, JK menyebut posisinya sebagai cawapres adalah permintaan langsung dari Megawati untuk mendampingi Jokowi.

Berita terkait
Soal Hasto Jadi Sekjen 3 Periode, Puan Maharani: PDIP Solid, Bisa Perbaiki Kesalahan
Puan Maharani, menyebut penunjukan Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen PDIP yang ketiga kalinya merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP.
Dasco Mengaku Belum Dengar Kabar PDIP Masuk ke Pemerintahan
Sufmi Dasco Ahmad, mengaku hingga saat ini belum mendengar kabar merapatnya PDI-Perjuangan ke kabinet pemerintahan.
Djarot Sebut Hasto Masih Sekjen, Keputusan Pergantian Saat Kongres PDIP
Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa keputusan pergantian posisi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan akan ditentukan saat Kongres.