Ambon - Gubernur Maluku Murad Ismail mengimbau Bupati dan Wali Kota se-Maluku untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia bagi kesejahteraan masyarakat.
Terkait pengembangan gas abadi Blok Masela, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini tidak mau anak-anak Maluku kemudian hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
"Saya tidak ingin anak-anak kita kelak, hanya menjadi penonton di rumah sendiri," tegas Murad saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur bersama Wali Kota dan Bupati se-Maluku tahun 2019 di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa 10 September 2019.
Murad mengatakan, sesuai rencana pengembangan Blok Masela sebagaimana telah disepakati Pemerintah RI dan INPEX selaku pengembang, jadwal untuk tahapan konstruksi sudah dilakukan tahun 2002. Sedangkan tahap produksi, baru dilakukan tahun 2027.
Saya ingin mempercepat prosesnya. Kalau masalah lahan dan amdal sudah beres misalnya di tahun 2020
Hanya saja, kata Murad, tahapan konstruksi lapangan gas abadi Blok Masela ini akan berjalan setelah persoalan lahan, tata ruang, dan amdal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selesai diproses hingga batas waktu tahun 2022.
"Saya ingin mempercepat prosesnya. Kalau masalah lahan dan amdal sudah beres misalnya di tahun 2020, berarti tahapan konstruksi dan produksi bisa kita majukan dua tahun lebih cepat. Sekarang tergantung INPEX, nanti akan dibicarakan kembali," katanya.
Untuk itu, dirinya berharap pemerintah dan masyarakat Maluku juga sudah siap. Pengelolaan Blok Masela akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah provinsi beserta pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi dan instansi terkait, dapat mempersiapkan dengan baik mekanisme penyerapan tenaga kerja di Blok Masela.
Selain itu, Murad juga meminta para bupati dan wali kota untuk proaktif mengundang investor berinvestasi di daerahnya.
4 Alasan Murad Jadi Gubernur
Menurutnya, ada empat perkara besar yang menjadi alasannya kembali ke Maluku untuk menjadi gubernur.
Pertama, karena Maluku menjadi daerah termiskin nomor tiga di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Ke dua, secara presentasi penduduk, tingkat pengangguran di Maluku tertinggi nasional.
Ke tiga, pelayanan publik Maluku masih mendapat rapor merah, khususnya pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan. Ke empat, karena investor enggan berinvestasi di Maluku padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah.
"Khusus perkara yang ke empat, yakni mendatangkan investor untuk turut membangun Maluku, saya butuh dukungan dan proaktif dari para bupati dan wali kota," katanya.
Karena itu, saya mintakan konsistensi kita semua, untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
Murad mengatakan, hal itu dapat dilakukan jika bupati dan wali kota dapat membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investor, seperti melalui kebijakan di bidang perizinan, kesiapan infrastruktur, dan kemudahan penyediaan lahan.
Ia juga meminta agar para kepala daerah memaksimalkan peran pengusaha lokal sehingga mampu berkontribusi bagi daerah.
"Dorong pengusaha-pengusaha kita di daerah, untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi anak muda kita di daerah. Mereka harus mendapat prioritas, sekaligus dibekali dengan kemampuan dan kualitas SDM yang memadai," jelasnya.
Lebih lanjut Murad menyebutkan, angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku masih tinggi. Namun sesuai data BPS, telah terjadi penurunan angka kemiskinan, pada Maret 2018 sampai Maret 2019 sebesar 0,43 persen. Ini juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Maluku sampai Maret 2019, sebesar 6,09 persen.
"Karena itu, saya mintakan konsistensi kita semua, untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku," tandasnya.[]
