TAGAR.id, Singapura – Perdama Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, mengumumkan bahwa negaranya akan mendekriminalisasi hubungan sesama jenis antar lelaki.
Namun, hukum negara tentang pernikahan antara perempuan dan lakik-laki tetap tidak akan diubah.
PM Lee mengumumkan hal itu pada hari Minggu, 21 Agustus 2022, dalam pidato kebijakan utamanya bahwa Singapura akan mendekriminalisasi hubungan sesama jenis antara laki-laki atau gay. PM Lee mengatakan bahwa masyarakat kini sudah lebih menerima kaum gay.
"Saya percaya ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan, dan hal ini sekarang akan diterima oleh sebagian besar warga Singapura," kata Lee Hsien Loong lebih lanjut.
PM Lee menjelaskan bahwa Pasal 377A dari KUHP, undang-undang era kolonial Inggris yang mengkriminalisasi hubungan seks sesama pria atau gay, akan segera dicabut. Namun, pemerintah tidak berniat mengubah definisi hukum negara tentang pernikahan, yakni penyatuan antara laki-laki dan perempuan.
"Bahkan saat kami mencabut Pasal 377A, kami akan tetap menegakkan dan menjaga institusi pernikahan. Di bawah hukum, hanya pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan yang diakui di Singapura," tegas Lee.
Warisan zaman Kolonial
Di Singapura, di bawah Pasal 377A, pelanggar dapat dipenjara hingga dua tahun, tetapi kenyataannya hukum tersebut tidak ditegakkan secara aktif. Tidak ada hukuman bagi pelaku hubungan seks sesama pria dewasa yang tercatat selama beberapa dekade terakhir. Undang-undang tersebut juga tidak mengatur hubungan seks sesama perempuan atau jenis kelamin lainnya.
Singapura menjadi negara Asia terbaru yang memilih untuk mengakhiri diskriminasi terhadap anggota komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ).
Pada tahun 2018, pengadilan tinggi di India juga membatalkan larangan era kolonial terhadap hubungan seks gay, sementara Thailand baru-baru ini semakin dekat untuk melegalkan perserikatan kaum penyuka sesama jenis.
Perencanaan telah 'diselesaikan', tetapi rangkaiannya tidak jelas
PM Lee juga membahas isu suksesinya dalam rencana terbarunya itu, dengan mengatakan bahwa perencanaannya telah "diselesaikan" dengan wakilnya Lawrence Wong yang akan menjadi perdana menteri selanjutnya.
Meskipun rencana itu melambat akibat pandemi COVID-19, Lee menekankan bahwa perencanaannya sudah kembali ke jalur. Dia menambahkan bahwa para menteri yang lebih muda telah memilih Wong yang berusia 49 tahun untuk menggantikannya, dan meminta warga Singapura untuk mendukung keputusan itu.
"Kepemimpinan yang baik tidak dapat dinegosiasikan," kata Lee dalam pidatonya kemarin (21/08), menunjuk pada negara-negara yang kurang stabil secara politik yang berpindah dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. "Negara kecil seperti Singapura tidak memiliki margin kesalahan."
Namun, PM Lee yang tengah menjabat tidak dapat memastikan kapan rencana ini akan mulai diberlakukan.
Wong, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan di kabinet Lee, diangkat sebagai wakil perdana menteri pada bulan Juni lalu. Masih belum jelas apakah dia yang akan mengambil jabatan Perdana Menteri sebelum atau setelah pemilihan umum pada tahun 2025 mendatang.
Singapura mengharapkan lebih banyak kontestasi geopolitik
Dalam pidatonya, Lee Hsien Loong juga mengatakan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina serta perang Rusia-Ukraina telah memengaruhi keamanan di wilayah Asia-Pasifik.
"Kita dapat mengharapkan lebih banyak kontestasi geopolitik di Asia-Pasifik," katanya, seraya menambahkan bahwa Singapura akan mencoba yang terbaik untuk menghindari terjebak dalam "persaingan kekuatan utama."
Memburuknya hubungan AS-Cina juga membuat "hampir tidak mungkin" untuk bekerja sama dalam menekan isu-isu global seperti perubahan iklim, pandemi, dan proliferasi nuklir, tambah Lee. [kp/ha (AFP, Reuters)]/dw.com/id. []
