TAGAR.id, Jakarta - Metode desil dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat kembali dipersoalkan. Skema pembagian populasi ke dalam sepuluh kelompok yang selama ini dipakai dalam penyusunan data kemiskinan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan realitas sosial, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam praktiknya, asumsi bahwa sebaran penduduk bersifat normal kerap bertolak belakang dengan kondisi lapangan. Hal ini berdampak pada banyaknya keluarga miskin yang terpinggirkan dari daftar penerima bantuan sosial.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Anggota DPD RI dari Dapil NTT, dr. Stevi Harman, saat mengikuti Rapat Kerja bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Selasa (23/9/2025).
“Di NTT, konsentrasi kemiskinan menumpuk di lapisan terbawah. Masyarakat yang berada di desil 4, 5, bahkan 6, kenyataannya masih hidup dengan kondisi yang nyaris sama dengan desil 1 hingga 3,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berimplikasi langsung pada terputusnya akses sebagian keluarga miskin terhadap program perlindungan sosial.