Jakarta, (Tagar 2/5/2018) - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku sempat memiliki keinginan untuk bekerja sebagai buruh tinta di salah satu media cetak ternama di Indonesia.
Hal tersebut, menurut Febri, muncul lantaran semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dirinya sempat aktif dalam pers kampus.
Setelah sempat cuti kuliah selama satu tahun dengan alasan biaya kuliah dan pulang ke kampung halamannya di Padang Sumatera Barat, ia pun kembali ke tanah perantauan dan terjun kembali di pers mahasiswa, kali ini adalah pers yang ada di fakultasnya.
"Dulu ingin (jadi wartawan) karena sempat aktif di Balairung (pers UGM). Tapi saya sempat cuti kuliah setahun. Ketika kembali ke Jogjakarta untuk kuliah itu aktifnya di pers mahasiswa fakultas, jadi memang fokus di isu hukum," cerita Febri kepada Tagar, Senin (30/4/2018) malam.
Bahkan, guna menunjang ilmunya dalam dunia pers, pria lulusan S1 Fakultas Hukum UGM tersebut sempat mengikuti beberapa pelatihan seperti pelatihan jurnalisme investigasi dan pelatihan jurnalisme sastrawi.
Hanya saja keinginannya menjadi seorang wartawan harus kandas, lantaran lowongan kerja dari media cetak yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang.
"Jadi dulu ingin jadi wartawan media cetak, setelah lama ditunggu-tunggu tapi tak ada lowongan," ucapnya.
Lelah menunggu, akhirnya pria yang memiliki hobi merawat tanaman hias ini akhirnya memutar haluan dan memilih untuk bergabung sebagai peneliti hukum di Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Akhirnya banyak riset terkait anti korupsi, usai tamat kuliah saya tergerak untuk gabung ke ICW, kira-kira Juli 2017 lalu. Saya langsung ke Jakarta waktu itu," pungkasnya.
Dengan aktivitasnya di ICW dan tulisan-tulisannya yang tajam di media cetak serta pernyataan-pernyatannya yang dalam di media elektronik, Febri dipandang sebagai salah seorang tokoh muda anti korupsi di Indonesia.
Bahkan pada Februari 2012 Febri dianugerahi penghargaan sebagai aktivis atau pengamat politik paling berpengaruh pada tahun 2011 oleh lembaga riset politik Charta Politika Indonesia atas intensitas pernyataan Febri pada isu-isu korupsi, seperti kasus Wisma Atlet, Undang-undang KPK, pemberantasan korupsi, kasus cek pelawat, dan seleksi pimpinan KPK, yang dianggap tertinggi dibanding pengamat dan aktivis lain. (sas)
