Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI Rizal Ramli, melepas seribu lebih peserta aksi 22 Mei yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) di Rumah Perjuangan Rakyat, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 22 Mei 2019.
"Jangan pakai undang-undang tentang perbuatan makar. Dalam istilah bahasa asing, makar adalah kudeta. Upaya kudeta hanya bisa dilakukan oleh organisasi bersenjata," kata Rizal dalam orasinya.
Bagaimana warga tanpa senjata bisa melakukan kudeta.
Pernyataan itu terkait dengan peristiwa kericuhan antara anggota Brimob dan oknum tertentu di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 21 Mei 2019 malam.
Rizal mengatakan, peristiwa yang berlangsung sekitar pukul 22:30 WIB itu, polisi cenderung reaktif terhadap demonstran.
Selain itu, Rizal juga mengkritisi sikap sejumlah lembaga yang berupaya menggagalkan jalannya Aksi 22 Mei, melalui penghadangan kendaraan transportasi peserta di berbagai daerah menuju Jakarta.
"Hak berkumpul dan berorasi dijamin undang-undang asal dilakukan dengan damai dan tanpa kekerasan. Siapa pun yang memberangus rakyat untuk berserikat adalah perbuatan melanggar undang-undang," ungkapnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Menko Maritim itu, mengkritisi dinamika pelaksanaan Pemilu 2019 yang dianggap tidak wajar.
"Pada tahun 2014 Pak Prabowo menerima kekalahan dengan selisih suara berkisar 2 persen. Akan tetapi, hari ini kecurangannya mencapai 17,5 juta suara abal-abal. Bahkan, 13,5 persen sistem penghitungan KPU salah," ungkapnya.
Agenda pelepasan massa menuju titik aksi di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat juga diwarnai dengan aksi berjalan kaki.
Sebagian massa membawa bunga yang berwarna-warni sebagai visualisasi dari aksi super damai untuk dibagikan kepada masyarakat. []
Baca juga:
- Foto: Wajah-wajah Brimob di Bawaslu
- Foto: Kericuhan Demo Bawaslu
- Foto: Sore di Bawaslu Jakarta
- Demonstran Berswafoto di Kawat Berduri KPU
