Pyongyang, (Tagar 8/9/2017) – Detik-detik perang antara Korea Utara (Korut) dan Amerika Serikat (AS) tinggal menunggu hari. Sekitar 3,5 juta warga Korut yang terdiri dari anggota partai, pekerja dan masyarakat sipil siap melakukan bela negara. Tak ketinggalan juga, para wanita muda Korut ikut mendaftar menjadi relawan perang untuk Pyongyang, seperti dilansir surat kabar Partai Buruh Korut, Rodong Sinmun, (12/8). Para relawan itu bertekad menunaikan sumpah Kim Jong Un untuk berperang melawan AS. Di sisi lain, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menolak draft AS yang akan mengembargo minyak kepada Korut.
"Para relawan itu berasal dari pekerja, pelajar dan pensiunan tentara," tulis Rodong Sinmun, seperti dilansir Sputnik. Meningkatnya relawan perang Korut ini, akibat dari adanya ledakan ranjau di zona demiliterisasi perbatasan Korut dan Korea Selatan (Korsel). Publik Pyongyang juga marah besar kepada Presiden AS, Donald Trump yang sesumbar akan menghujani Korut dengan lima juta peluru dan bom nuklir.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB telah memutuskan untuk menerapkan sanksi Resolusi Nomor 2371 kepada Korut tentang uji coba rudal balistik Pyongyang baru-baru ini.
Dari Washington dikabarkan, AS menuntut Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengembargo minyak ke Korut. Duta Besar Amerika Serikat, Nikki Haley juga mendesak PBB untuk secepatnya membekukan aset Kim Jong Un.
Namun, tuntutan AS ke DK PBB tidak mendapat dukungan Tiongkok.
Seperti dilansir, Reuters (7/9), Tiongkok merupakan pemasok minyak mentah terbesar ke Korut. Tiongkok memasok 500 ribu ton minyak mentah setiap tahunnya dan 200 ribu ton produk minyak ke Korut.
Draf Resolusi yang dibuat AS, Rabu (6/9) lalu itu juga berbunyi, pelarangan ekspor tekstil ke Korut. "Seluruh harta Korut akan dirampas karena digunakan untuk program milter," begitu salah satu bunyi draf Resolusi yang dirancang Amerika.
Haley meminta DK PBB untuk segera menerapkan Resolusi Nomor 2371 pada Senin, 11 September 2017 mendatang. Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menilai ambisi penerapan Resolusi Nomor 2371 yang disampaikan Haley terlalu prematur.
Sementara itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin secara tegas menolak draft embargo minyak terhadap Korut. Hal itu disampaikan Putin saat bertemu dengan Presiden Korsel, Moon Jae In, Rabu (6/9) lalu.
"Tanpa alat politik dan diplomatik, tidak mungkin membuat kemajuan dalam situasi saat ini," ujar Putin, seperti dikutip New York Times, Kamis (7/9). Putin mengatakan Rusia tetap akan mengimpor kurang dari 40 ribu ton minyak setiap tahunnya ke Korea Utara. "Kita harus bertindak dengan tenang," kata dia.(wwn/NewYorkTimes/Reuters)
