TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menelusuri dan validasi ulang menyeluruh data penerima bantuan sosial (bansos). Pemicunya, PPATK membeberkan ada 571 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp 957 miliar.
Puan mengatakan, temuan PPATK ini harus ditelusuri. Data penerima bansos perlu diverifikasi ulang.
"Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan," kata Puan kepada wartawan, Jumat (11/7).
Puan menekankan, data PPATK harus dijadikan dasar awal dalam dilakukannya verifikasi, bukan langsung digunakan untuk mengambil keputusan pemotongan bansos.
“Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan,” kata Puan.