Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi selama 14 hari terhitung mulai 3 Juli hingga 16 Juli 2020.
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menilai keputusan itu lumrah dilaksanakan. Pasalnya, PSBB transisi periode sebelumnya telah gagal menekan angka penyebaran virus Covid-19 di ibu kota.
Dia mencatat, penambahan kasus Covid-19 di Jakarta masih tinggi, mencapai 165 kasus per hari.
"Positivity rate DKI masih di atas 5 persen, artinya masih banyak kasus Covid-19 yang belum terdeteksi dan potensi penularan tetap tinggi," katanya kepada Tagar, Kamis, 2 Juli 2020.
Baca juga: Firli Bahuri Hedon, Analis: Yang Sederhana Jokowi
Baca juga: Gaya Hedon Firli Bahuri dan Rekening Gendut Jenderal
Dia berpendapat, tingginya angka itu dipengaruhi oleh minimnya pengawasan dan penegakan protokol kesehatan selama masa PSBB transisi berlangsung.
Menurutnya, aturan paling dasar seperti penggunaan masker dan jaga jarak masih belum diterapkan meski sudah ada peraturan dan sanksi yang mengatur.
"Lemahnya penegakan aturan ini berpotensi membentuk klaster baru, lihat saja di pasar tradisional, sudah ada lebih 152 pedagang positif Covid-19 di 68 pasar," kata dia.
William berpandangan, Pemprov DKI Jakarta salah kaprah dengan mengadakan kegiatan CFD di 32 titik berbeda. Dia berpendapat, PSBB transisi adalah kegiatan yang dibatasi maksimal 50 persen dari sebelumnya, bukan memecah keramaian di 32 titik se-Jakarta.
"Ini jelas melanggar protokol kesehatan, kesehatan masyarakat dipertaruhkan, tidak heran kalau ada lonjakan penambahan kasus positif dua minggu terakhir," ujarnya.
Lantas, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta aturan protokol kesehatan dipertegas pada masa perpanjangan PSBB transisi ini.
Menurut William, tahapan sosialisasi sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya dan pada tahap perpanjangan ini penegakan aturan dan sanksi harus diperketat untuk menekan angka penyebaran infeksi Covid-19.
"Jakarta untuk tetap waspada dan tidak gegabah, masih ada 27 RW zona merah di Jakarta. Di masa perpanjangan ini, saatnya penegakan aturan dipertegas," ucap William Aditya Sarana. []
