Profesional Jabat Menteri, Jokowi Harus Tendang Wakil Partai

Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus pertimbangkan profesional nonpartai duduki menteri Kabinet Indonesia Maju, tendang wakil partai korupsi.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi kinerja pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (foto: istimewa).

Jakarta - Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengingatkan mengenai empat wakil partai yang dipercayai menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, justru terjeblos dalam skandal korupsi. Maka itu ia melihat sudah saatnya pos menteri diisi oleh kalangan profesional nonpartai.

Seperti diketahui, eks Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan eks Menteri Sosial Idrus Marham dari Partai Golkar diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya, merupakan anggota Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Cukup sudah ada dua menteri pada periode pertama, dan kini dua menteri tengah menghadapi kasus hukum di KPK.

Ditambah, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) non aktif Edhy Prabowo dari Partai Gerindra dan Menteri Sosial non aktif Juliari Batubara dari PDI Perjuangan (PDIP) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka adalah anggota Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Baca juga: Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menkumham Dibayangi Reshuffle

"Kita tetap perlu mengingatkan bahwa presiden sebaiknya tidak terpaku pada soal wakil partai. Pada faktanya, hampir semua menteri Pak Jokowi yang berurusan dengan masalah hukum karena korupsi atau dugaan korupsi dan suap adalah menteri dari partai," kata Ray Rangkuti dalam keterangan tertulis diterima Tagar di JakartaSelasa, 22 Desember 2020.

Menurut dia, empat menteri wakil partai yang tersandung kasus korupsi bisa dijadikan dasar pelajaran bagi Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kalangan profesional masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Jangan sampai Presiden Jokowi dicatat sebagai presiden yang paling banyak mengirim anggota kabinetnya ke penjara karena dakwaan korupsi, suap atau gratifikasi. Cukup sudah ada dua menteri pada periode pertama, dan kini dua menteri tengah menghadapi kasus hukum di KPK," ujar Ray.

Oleh karena itu, ditegaskan Ray, ini saat yang tepat bagi presiden untuk mengembalikan posisi anggota kabinet bagi profesional nonpartai. Khususnya, lanjut dia, di kursi kabinet yang mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar seperti di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, atau lainnya.

Baca juga: Jokowi Akan Umumkan Menteri Baru, Ini Nama-namanya

"Komposisi kabinet dengan mayoritas wakil partai, faktanya, lebih banyak membuat presiden berkeluh kesah. Dalam dua periode kekuasaannya, setidaknya sudah tiga kali presiden mengungkapkan keresahannya atas kinerja anggota kabinet yang dirasa lambat dalam hal, khususnya, merespons pandemi Covid-19," kata Ray Rangkuti.

Sebelumnya, beredar kabar di grup wartawan mengenai bongkar pasang posisi di sejumlah pos menteri Kabinet Indonesia Maju pada 23 Desember 2020. Tagar sudah mengonfirmasi bagian Kantor Staf Presiden. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons lebih lanjut. []

Berita terkait
Jokowi: Kebijakan yang Berjalan Baik akan Terus Berlanjut di 2021
Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan baik pada 2020 akan terus berlanjut di 2021
Jokowi Ungkap Strategi Terbaik Pemerintah di Awal Tahun 2021
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui tahun 2020 sulit bagi RI karena pandemi Covid-19. Namun, ia optimis tahun 2021 dapat bangkit.
Jokowi: Pelabuhan Patimban Subang Tidak Hanya Mendukung Ekspor
Presiden Joko Widodo Soft Launching dan Pengoperasian Perdana Pelabuhan Internasional Patimban Subang Jawa Barat.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.