Presiden Prancis: Tel Aviv Harus Bekukan Permukiman Yahudi di Palestina

Presiden Prancis itu menyampaikan perlunya Tel Aviv membekukan permukiman Yahudi untuk mengirim pesan keyakinan kepada rakyat Palestina.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, Tel Aviv harus membekukan permukiman Yahudi di Palestina untuk mengirim pesan kepada rakyat Palestina.(Foto:Forbes)

Paris, (Tagar 11/12/2017) - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sedang berkunjung, untuk memberi kesempatan kepada proses perdamaian di Timur Tengah dengan melakukan "langkah berani" guna mengakhiri kebuntuan dengan Palestina.

"Prancis tetap yakin bahwa satu-satunya penyelesaian  ialah mengizinkan berdirinya dua negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan ini dapat muncul melalui perundingan," kata Macron.

"Saya mengatakan kepada dia (Netanyahu) agar memberi kesempatan kepada perdamaian, dan melakukan langkah ke arah Palestina. Perdamaian tidak tergantung atas Amerika Serikat saja dan juga bukan atas Prancis. Itu tergantung atas kemampuan para pemimpin Israel dan Palestina untuk melakukannya," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

Di dalam taklimat bersama dengan pejabat senior Israel tersebut, Presiden Prancis itu menyampaikan perlunya bahwa Tel Aviv membekukan permukiman Yahudi untuk mengirim pesan keyakinan kepada rakyat Palestina dalam upaya melanjutkan pembicaraan dan "menembus kebuntuan saat ini".

Ketika berbicara mengenai gagasan AS untuk mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Macron kembali menyatakan bahwa itu bertolak-belakang dengan hukum internasional dan berbahaya buat perdamaian.

"Saya tidak setuju dengan pengumum (Presiden AS Donald) Trump sebab itu tidak sejalan dengan hukum internasional. Saya memutuskan untuk tidak sejalan dengan perspektif ini," kata Macron.

Pada gilirannya, Netanyahu mengatakan, "(Pembicaraan) perdamaian akan maju jika Palestina 'mengakui kenyataan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel'." "Yang paling penting mengenai perdamaian ialah pertama semua mengakui bahwa pihak lain memiliki hak untuk ada, jika Presiden Pemerintah Otonomi Palestina Mahmoud Abbas menginginkan perdamaian, maka ia datang dan duduk dan berunding dengan Israel.(ant/wwn)

Berita terkait
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.