TAGAR.id, Manila, Filipina – Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Junior, mengatakan, Sabtu, 18 Februari 2023, bahwa negaranya tidak akan kehilangan satu inci pun wilayahnya. Presiden Marcos menyuarakan hal itu di tengah ketegangan dengan Beijing di Laut China Selatan.
“Negara ini menyaksikan peningkatan ketegangan geopolitik yang tidak sesuai dengan cita-cita kita tentang perdamaian dan mengancam keamanan serta stabilitas negara, wilayah, dan dunia,” kata Marcos saat berpidato dalam acara penyambutan alumni militer, seperti dilansir oleh Kantor Berita Reuters.
“Negara ini tidak akan kehilangan satu inci pun wilayahnya. Kita akan terus menegakkan integritas territorial dan kedaulatan sejalan dengan konstitusi kita dan hukum internasional. Kita akan bekerja sama dengan para tetangga kita untuk mencapai keselamatan dan keamanan rakyat,” tandasnya.
Letak geografis gugusan Pulau Spratlys, Laut China Selatan (Sumber: sg.finance.yahoo.com)Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar. Kementerian Luar Negeri China pernah mengatakan bahwa garda pantainya dalam melaksanakan aksinya sudah sesuai hukum.
Pada Selasa, 14 Februari 2023, Presiden Marcos memanggil Duta Besar China untuk mengungkapkan “keprihatinan serius” mengenai “peningkatan frekuensi dan intensitas aksi” Beijing terhadap garda pantai dan nelayan Filipina di Laut Selatan.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Filipina juga melayangkan protes diplomatik setelah garda pantai Manila melaporkan bahwa garda pantai China mengarahkan “laser kelas militer” ke salah satu kapalnya yang sedang dalam misi mengirim pasokan ke pasukan Filipina. Tindakan garda pantai China itu sempat menganggu pandangan kru garda pantai Filipina yang berada di jembatan.
Sejumlah aksi China baru-baru ini terjadi hanya satu bulan setelah lawatan kenegaraan Marcos ke Beijing dan memicu konflik territorial di Laut China Selatan yang sudah berlangsung lama.
China mengklaim sebagian besar jalur perairan strategis yang setiap tahunnya dilintasi perdagangan laut senilai 3 triliun dolar AS. Pengadilan internasional di Den Haag, Belanda sudah membatalkan klaim China itu pada 2016. (ft/pp)/Reuters/voaindonesia.com. []
