London – Uni Eropa menyetujui secara bulat kesepakatan dagang Brexit. Inggris mengklaim kesepakatan itu memperkuat posisi mereka dalam bidang perikanan. Duta Besar Uni Eropa menyetujui dengan suara bulat kesepakatan dagang Brexit dengan Inggris.
Jerman, yang memegang kursi kepresidenan Uni Eropa yang bergilir, mengatakan bahwa keputusan itu diambil pada 28 Desember 2020, dalam pertemuan di Brussels, Belgia. Pertemuan itu untuk menilai kesepakatan yang tercapai pada Malam Natal.
Inggris meninggalkan Uni Eropa hampir setahun lalu, tetapi tetap berada di bawah naungan ekonomi blok tersebut selama periode transisi yang akan berakhir tengah malam waktu Brussels pada 31 Desember 2020.
Meski demikian, berdasarkan kesepakatan dagang yang telah disetujui, Kebijakan Perikanan Umum Uni Eropa, yang seharusnya juga ditinggalkan Inggris akhir tahun ini, sebagian besar akan tetap berlaku selama periode transisi 5,5 tahun. Setelah itu, akan ada konsultasi tahunan untuk menetapkan tingkat dan persyaratan akses Uni Eropa untuk memasuki perairan Inggris.
Kapal-kapal nelayan di kota pesisir, Macduff, Aberdeenshire, Skotlandia, Inggris, 18 Oktober 2020 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)Pemerintah Inggris menyatakan kesepakatan dagang itu mencerminkan posisi baru Inggris sebagai negara pesisir yang berdaulat dan berdikari. Kesepakatan itu juga disebut meningkatkan kuota bagi nelayan Inggris, setara dengan 25% nilai tangkapan Uni Eropa di perairan Inggris.
Dalam wawancara dengan Reuters, Menteri Sekretaris Negara Inggris, Michael Gove, mengatakan butuh waktu lama untuk mencapai kesepakatan itu karena pihaknya ingin mendapatkan kesepakatan terbaik bagi masyarakat pesisir dan sektor perikanan.
“Apakah sebenarnya kesepakatannya bisa lebih baik lagi? Apakah saya ingin periode (transisi) yang lebih singkat? Ya, tentu saja. Tapi kami berhasil meminta Uni Eropa mengurangi periode transisi dari 14 tahun, seperti keinginan mereka, menjadi 5,5 tahun,” kata Gove.
“Kami juga berhasil memastikan mendapat peningkatan signifikan jumlah tangkapan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya,” imbuhnya.
Kesepakatan yang dicapai setelah negosiasi menegangkan selama sembilan bulan itu akan memastikan Inggris dan ke-27 negara Uni Eropa tetap melakukan perdagangan tanpa pengenaan tarif ataupun kuota.
Hal itu diharapkan bisa melindungi transaksi dagang senilai 894 miliar dolar AS antara kedua sisi, sekaligus ratusan ribu pekerjaan yang bergantung padanya.
“Posisi negosiasi kami sama kuatnya karena Uni Eropa mengatakan dengan sangat jelas. Jika Inggris menginginkan akses ke pasar tunggal (Uni Eropa), pasar tunggal terbesar di dunia, tanpa dikenai kuota dan tarif, mereka sebagai negara berdaulat bebas memutuskan, apakah akan mengikuti aturan seperti perusahaan lain di pasar tunggal ini (atau tidak), agar adil,” kata Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, pada malam Natal 24 Desember 2020, ketika kesepakatan tercapai.
Kesepakatan dagang itu masih membutuhkan persetujuan parlemen Uni Eropa, yang diharapkan dilakukan Februari mendatang. Di sisi lain, Parlemen Inggris (House of Commons) menyetujuinya pada 30 Desember 2020.
Sementara itu, banyak aspek lain dalam hubungan Inggris dan Uni Eropa yang masih harus diputuskan dalam bertahun-tahun ke depan (rd/jm/ft)/Reuters/Associated Press/voaindonesia.com. []
