Perusahaan China Masuk Daftar Hitam Amerika Terkait HAM Uighur

Beberapa perusahaan di China masuk “daftar perdagangan hitam” AS dituding dukung pelanggaran HAM atas minoritas muslim Uighur
Warga Uighur di Xinjiang yang hidup dalam pengawasan pemerintah China (Foto: dw.com/id)

Jakarta - Beberapa perusahaan di China masuk “daftar perdagangan hitam” yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat (AS). Perusahaan itu dituding mendukung pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas minoritas muslim Uighur. Perusahaan Iran dan Rusia juga terkena sanksi.

Washington (baca: pemerintah AS) memperkirakan ada sekitar 14 perusahaan yang berbasis di China yang ikut terlibat melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Provinsi Xinjiang. Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, menyebutkan AS tetap bertekad untuk mengambil tindakan tegas dan jelas terhadap perusahaan yang melakukan hal tersebut.

Menteri Perdagangan Gina RaimondoMenteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, ingin memberi tekanan terhadap China (Foto: dw.com/id)

Di masa lalu, AS telah menempatkan perusahaan tersebut dalam sebuah daftar karena diyakini mendukung pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Para ahli dan organisasi hak asasi manusia memperkirakan bahwa hingga satu juta orang Uighur, Kazakh, Hui atau anggota minoritas Muslim lainnya telah ditempatkan di kamp-kamp di daerah otonomi Xinjiang.

Sementara itu, pemerintah Beijing menuding kelompok-kelompok Uighur melakukan gerakan separatisme dan terorisme. Para pengamat merujuk pada kamp-kamp reedukasi di mana orang-orang Uighur seturut arahan partai komunis diperlakukan dengan cara yang terkadang brutal. Anggota suku minoritas juga dilaporkan melakukan kerja paksa.

Kamp pendidikan"Kamp pendidikan" untuk Muslim Uighur di Dabancheng, provinsi Xinjiang, China (Foto: Dok/voaindonesia.com/Reuters)

Hanya perusahaan China masuk daftar hitam AS?

Tidak hanya perusahaan China baru pertama kali masuk "daftar perdagangan hitam" milik AS. Sebanyak 34 perusahaan telah ditambahkan dalam daftar tersebut karena menurut pemerintah AS mereka terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS dan kepentingan keamanan nasional. Daftar itu mencakup perusahaan yang diklaim telah melakukan perdagangan secara tidak sah dengan Iran dan Rusia atau mendukung militer China.

Perusahaan AS tidak diperbolehkan melakukan bisnis dengan perusahaan dalam daftar tersebut tanpa izin khusus. "Kami akan terus mengontrol ekspor secara intensif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, perusahaan, dan individu yang mencoba mendapatkan barang-barang dari AS untuk kegiatan subversif di negara-negara seperti China, Iran, dan Rusia," kata Menteri Raimondo [ts/yp (dpa, afp)]/dw.com/id. []

Berita terkait
China Dituduh Bertanggung Jawab Atas Kematian Peneliti Uighur
Kematian mencurigakan seorang peneliti biologi Uighur di sebuah fasilitas penahanan di Xinjiang menarik perhatian media sosial
China Menindas Uighur di Luar Negeri Menyebar di 30 Negara
Sebuah studi baru berpendapat, penindasan China terhadap etnis Uigur di luar negeri telah menyebar ke hampir 30 negara di seluruh dunia
Pengadilan Rakyat di Inggris Dugaan Pelanggaran HAM Uighur
Aktivis puji “Pengadilan Rakyat” Inggris soal dugaan pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur yang dilakukan oleh China
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.