TAGAR.id, Jakarta – Kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah untuk pertandingan Piala Dunia (Pildun) U-20 2023 tidak lantas membuat reputasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi terpuruk.
Lantas sebaliknya, masyarakat luas bereaksi positif melihat perjuangan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Local Organizing Committee (LOC) tersebut. Bahkan, hasil survei terkini yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) mempertegas hal tersebut.
Persentase publik yang meyakini Erick Thohir telah berjuang maksimal agar FIFA tidak mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Pildun U-20 menembus angka 80,6 persen. Sementara itu, persentase yang tidak puas dengan kegagalan lobi sang Menteri BUMN hanya 12,6 persen.
“Jika melihat usaha apa yang dilakukan Erick Thohir sudah maksimal. Masyarakat juga menilai itu dan saya sependapat. Hanya saja, pemerintah tidak bisa mengontrol aksi politisi-politisi kita menyangkut soal isu penolakan Israel,” kata pengamat sepak bola senior, Kesit Handoyo dikutip Selasa, 11 April 2023.
“Seandainya tegas sejak awal, situasinya tidak akan semakin parah. PSSI jadi korban. Dalam situasi yang begini, meski sudah maksimal, sulit bagi Erick Thohir memperbaiki keadaan. Meski demikian, kita patut bersyukur FIFA tidak menjatuhkan sanksi berat,” lanjut Kesit.
Hal senada juga disampaikan oleh pengamat sepak bola lain, Mohamad Kusnaeni, yang meminta pemerintah memberikan dukungan penuh kepada stakeholder olahraga, seperti salah satunya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), sehingga pengembangan olahraga nasional tumbuh maksimal.
“Ironis jika orang seperti Erick Thohir yang sudah berjuang maksimal, dan sejalan dengan arahan Presiden, tidak mendapat dukungan dari sektor lain. PSSI dan pengurus olahraga lain harus duduk satu meja beserta pemerintah,” kata Kusnaeni.
Kusnaeni berpendapat, pemerintah harus menentukan posisi olahraga ke depan hendak seperti apa. Apakah mau berkibar di level internasional dengan menjadi tuan rumah event-event besar, atau hanya begini-begini saja.
“Aturan main di olahraga sudah jelas, berbeda dengan politik. Jika mau jadi tuan rumah hajatan besar olahraga, kita tidak bisa menolak negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik untuk datang dan bertanding,” tutur Kusnaeni. []
Berita terkait