Pengamat Pertanyakan Jaminan Subsidi Rumah DP 0 Rupiah

"Harus jelas ketentuan targetnya, skema pembiayaannya, juga pengaturan yang terkait dengan jangka panjangnya. Itu harus diperjelas," tukas Yayat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat peluncuran program "Rumah DP 0 Rupiah" di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (12/10/2018). Program tersebut ditujukan untuk warga DKI Jakarta yang berpenghasilan Rp 4.000.000 sampai Rp 7.000.000 perbulan dan belum memiliki rumah sendiri. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, (Tagar 16/10/2018) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja meluncurkan program hunian DP Rp 0 pada Jumat (12/10) di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Anies di Pilkada 2017.

Program hunian DP Rp 0 ini disebutkan merupakan program strategis untuk memfasilitasi warga DKI Jakarta yang memiliki penghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni,nyaman, dan terjangkau.

"Program ini melengkapi program pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Melalui fasilitas pembiayaan uang muka dari Pemprov DKI Jakarta, warga berhak bisa mendapatkan hunian dengan langsung mencicil biaya bulanan," kata Pelaksanan tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti melalui keterangan tertulisnya di WhatsApp,  Selasa (16/10).

PELUNCURAN PROGRAM RUMAH DP NOL RUPIAHGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pembangunan "Rumah DP 0 Rupiah" saat diluncurkan di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (12/10/2018). Program tersebut ditujukan untuk warga DKI Jakarta yang berpenghasilan Rp 4.000.000 sampai Rp 7.000.000 per bulan dan belum memiliki rumah sendiri. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Program ini diterjemahkan dalam bentuk rumah susun milik (rusunami). Jika mengulas kembali janji Anies-Sandi pada kampanye lalu, keduanya sempat mengatakan rumah DP nol rupiah berupa rumah susun.

Dia mengatakan, Rusunami Klapa Village ini rencananya dibangun 21 lantai dengan total 780 unit hunian yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe hunian 21 dan 36.

"Pada tahap awal Klapa Village terdapat dua unit yaitu tipe 21 yang berkisar 184 hingga 213 juta rupiah dan tipe 36 berkisar harga 304-310 jutaan," ucap Meli Budiastuti.

Adapun syarat pendaftaran umum untuk memiliki rusunawi dengan Dp 0 rupiah sebagai berikut:

-Warga Ber KTP DKI Jakarta yang telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya lima tahun.
-Warga yang tidak pernah menerima subsidi rumah.
-Warga yang belum punya rumah sendiri.
-Warga yang taat pajak.
-Warga yang berpenghasilan 4 hingga 7 juta rupiah setiap bulan.
-Prioritas bagi warga yang telah menikah.
-Bagi warga yang terpilih wajib memiliki rekening Bank DKI.

Sedangkan untuk syarat pendaftaran administrasi adalah sebagai berikut:
1. Kartu Keluarga
2. KTP DKI Jakarta, minimal lima tahun saat mengajukan permohonan
3. Surat pernyataan belum punya rumah
4. Surat pernyataan tidak pernah menerima subsidi perumahan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Surat Nikah atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

Rumah tanpa DP ini, kata dia, bukan untuk disewakan atau dijual dalam jangka waktu tertentu. Tetapi rumah tanpa DP ini hanya bisa disewakan atau mengalihkan rumah tersebut kepada pihak pewaris, penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 20 tahun, dan pindah tempat tinggal.

"Rumah ini untuk ditempati bukan disewakan atau diinvestasikan untuk dijual dalam jangka waktu tertentu," ujarnya.

"Penyewaan atau pengalihan rumah dilaksanakan melalui pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan," ucap dia.

Permohonan fasilitas pembiayaan melalui proses sebagai berikut:
1.    Verifikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta
2.    Verifikasi Bank Pelaksana (Bank DKI)
3.    Penetapan Nominatif Daftar Penerima Manfaat

Untuk besaran cicilan rumah DP 0 rupiah adalah mencapai 2,1 hingga 2,6 juta dengan estimasi penghasilaan 4 hingga 7 juta per bulan.

Meli mengatakan, jangka waktu cicilan atau tenor ialah 15 dan 20 tahun. Namun skema cicilan yang digunakan tersebut akan merujuk pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.

"Cicilan Rp 2.008.337 per bulan, jangka waktu 20 tahun, estimasi penghasilan Rp 5.738.105. Cicilan Rp 2.426.665 per bulan, jangka waktu 15 tahun, estimasi penghasilan Rp 6.933.329," papar Meli.

Sementara pengamat tata kota Yayat Supriatna mempertanyakan jaminan subsidi, suku bunga selama 15 tahun tersebut masuk di APBD DKI Jakarta atau tidak.

"Yang menjadi pertanyaan DP 0 ini kan DP-nya akan ditanggung Pemprov DKI. Tapi yang perlu jaminan itu adalah tentang jaminan subsidi, suku bunganya selama 15 thn itu. Apakah dari APBD DKI atau sumber lain. Kalau gubernurnya nanti diganti misalnya apakah tunjangan itu tetap dijalani atau tidak," kata Yayat Supriatna saat dihubungi Tagar News, Selasa (16/10).

Yayat mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus memperhatikan ketentuan cara pengundian rumah DP 0 rupiah terkait target, skema pembiayaan, hingga masalah pengaturan jangka panjang.

"Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara pengundian dan pembagiannya. Sekarang yang daftar hampir 6.000, sementara unit yang tersedia baru 780-an. Itu juga kan baru akan dibangun. Jadi harus jelas ketentuan terkait dengan targetnya, terkait dengan skema pembiayaannya, juga nanti terkait dengan masalah pengaturan yang terkait dengan jangka panjangnya. Itu harus diperjelas," tutur Yayat. []

Berita terkait
0
Dalam Dua Hari, Vaksinasi PMK Tembus 58 Ribu Dosis
Pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi terhadap hewan ternak untuk mencegah peningkatan jumlah hewan sakit PMK.