Jakarta - Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra El Talattof, mengatakan pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang dikenal Ahok tentang kebobrokan di Pertamina yang menjadi kontroversi mencerminkan ia tidak menjalankan amanah pemerintah.
Pasalnya, kata Abra, tindakan Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak sesuai dengan jargon Kementerian BUMN yang mengusung tagline AKHLAK, di mana salah satu unsur hurufnya H berarti harmonis.
Ini kan menunjukkan bukan hanya dari sisi perusahaan tapi dari sisi pemerintah juga jadi tamparan keras yang justru dikeluarkan oleh Ahok sebagai representasi pemerintah.
"Dengan Pak Ahok melakukan serangan bertubi-tubi direksi Pertamina di luar, ini kan tidak menjalankan perintah ataupun arahan dari pimpinan Kementerian BUMN untuk bagaimana menjaga harmonisme di internal perusahaan. Itu saja sudah menunjukkan ketidaktaatan terhadap visi Kementerian BUMN," ucap Abra saat diwawancarai Tagar TV, Kamis, 17 September 2020.
Kemudian beberapa isu yang dilontarkan Ahok, kata dia, salah satunya yang turut memberikan perhatian besar publik salah satunya adanya oknum-oknum di direksi Pertamina yang hobi melobi para menteri tentu berisiko untuk merugikan dirinya sendiri.
"Satu sisi ini kita pasti terkejut karena dia berani ngomong itu di luar, artinya apakah ini benar atau tidak? kalau ini tidak benar kan menjadi fitnah," ucap Abra.
Statement tersebut, kata Abra, sebetulnya juga menampar wajah pemerintah sendiri karena mengindikasikan adanya oknum-oknum di kementerian atau menteri yang rawan terhadap lobi-lobi direksi BUMN.
"Ini kan menunjukkan bukan hanya dari sisi perusahaan tapi dari sisi pemerintah juga jadi tamparan keras yang justru dikeluarkan oleh Ahok sebagai representasi pemerintah. Jadi tidak tepat statement itu tanpa didukung dengan bukti yang kuat," ujarnya.
Jika memang terjadi praktik kecurangan seperti lobi-lobi atau penyuapan, menurut Abra, sebaiknya diselesaikan di dalam karena adanya tata kelola perusahan di dalam dewan komisaris.
"Justru dia bisa merekomendasikan langsung ke kementerian atau Menteri BUMN bahwa ini saya punya fakta temuan adanya oknum direksi yang melakukan lobi-lobi dan ini layak untuk dicopot atau diganti, itu kan mekanismenya sudah ada sebetulnya secara normal di perusahaan-perusahaan," tuturnya.
Sehingga, kata Abra, hal tersebut kontraproduktif dengan upaya untuk memperbaiki BUMN oleh Pak Ahok dari dalam. "Berbeda ketika Pak Ahok sebagai pengamat atau orang luar, ini bisa dikatakan wajar saat mengkritisi Pertamina," ucap dia.[]