Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar pertemuan bersama para kepala desa/raja pada wilayah yang terdampak bencana, untuk membicarakan percepatan penanganan bencana akibat gempa bumi yang melanda Pulau Ambon dan sekitarnya, 26 September 2019.
Tiga wilayah yang menjadi daerah terdampak gempa bumi 6,8 magnitude ini adalah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat (SBB).
Pembahasan percepatan ini terfokus pada penanganan pengungsi korban gempa yang hingga kini masih menempati sejumlah lokasi pengungsian di tiga daerah ini.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, itu dipimpin langsung Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang.
Sekda didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Farida Salampessy dan Kepala Seksi Data, Informasi BMKG Maluku, Andi Ashari, Danrem Kolonel Inf. Hartono dan Dandim Pulau Ambon, Letkol Kav Cecep Tendy Sutandi.
Sejumlah desa merupakan desa terdampak gempa diantaranya, Desa Waai, Kailolo, Morela, Tulehu, Tengah-Tengah, Tial, Pelauw, Kabau. Pada pertemuan itu berbagai masalah disampaikan berkaitan dengan persoalan air bersih dan pengadaan tenda.
Selain itu, masalah yang berkaitan dengan kesehatan, dimana ada beberapa desa yang masih kurang pelayanan kesehatan di barak-barak pengungsian.
Sekda berharap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan untuk segera disampaikan.
“Jadi kalau ada apa-apa cepat koordinasi sesuai dengan jenjangnya. Prosesnya dari bapak dusun ke bapa raja, bapa raja ke camat dan bapak camat naik ke atas dan seterusnya,” jelas Sekda.
Dikatakan, berbagai informasi pasca penanganan bencana yang timbul di masyarakat sangat kompleks. Informasi yang berkembang di luar ini kan paling banyak. Ada yang bilang sudah dua minggu seng (tidak) dapat beras 1 butir pun.
“Macam-macamlah. Jadi tugas kami sebagai aparat harus tanggap,” terang Sekda.
Menurut Sekda, kondisi geografis Maluku yang rentan dengan bencana gempa bumi sudah menjadikan masyarakat Maluku harus menjadi tangguh.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga harus dihadapi bersahabat dengan kondisi alam seperti ini. Dan yang terpenting atong harus bermuhasabah, introspeksi diri,” kata Sekda.
Sekda juga menyampaikan, saat gempa terjadi Pemprov Maluku juga telah mengadakan rapat dengan pimpinan umat beragama, Ketua Sinode, Ketua Walubi, Ketua MUI beserta organisasi-organisasi lainnya guna membicarakan apa yang harus dilakukan.
“Jadi informasi-informasi terkait bencana akan disampaikan BMKG yang secara aktif di posko untuk menyampaikan imbauan-imbauan. Jadi nantinya ada sms berantai yang kerjasama dengan Telkomsel, sehingga SMS berupa informasi bisa langsung sampai ke masyarakat,” tandas Sekda. []
Baca juga:
- Kementerian PUPR Salurkan Rumah Bagi Korban Gempa Ambon
- Gempa Ambon, Warga Kembali Mengungsi di Dataran Tinggi
- Korban Gempa Ambon Bertambah
