TAGAR.id - Pemerintah Denmark mengajukan permohonan maaf resmi kepada ribuan penyandang disabilitas yang mengalami tindak penyiksaan di fasilitas-fasilitas negara. Kekejian berlangsung selama beberapa dekade dan menyisakan trauma mendalam. Richard Connor melaporkannya untuk DW.
Permintaan maaf atas nama negara disampaikan Menteri Sosial Denmark, Pernille Rosenkrantz-Theil, Senin, 11 September 2023, atas penganiayaan terhadap ribuan anak-anak difabel oleh lembaga negara. Korban antara lain dilaporkan mengalami sterilisasi paksa dan kekerasan seksual.
Menurut catatan resmi, sebanyak 15.000 penyandang disabilitas, yang kebanyakan anak-anak, diasuh di fasilitas negara antara 1933 hingga 1980. Saat itu, kaum difabel secara masif disingkirkan dari ruang publik untuk mendapat "layanan spesial,” demikian program pemerintah itu dinamakan.
Mereka yang dipaksa menginap di fasilitas pemerintah rata-rata adalah tunanetra, pengidap epilepsi atau gangguan mental, serta kaum difabel. Secara umum, "layanan spesial” diwajibkan bagi manusia dengan tingkat kecerdasan intelektual (IQ) di bawah 75.
Ilustrasi difabel (Foto: Tagar/Freepik)
Doktrin euginika dalam konstitusi negara
Konstitusi Denmark mengizinkan pemandulan paksa terhadap pasien gangguan kejiwaan antara 1929 sampai 1967. Selambatnya hingga 1989, mereka harus mengajukan permohonan resmi untuk mendapat izin menikah dari pemerintah.
Konstitusi Denmark pada abad ke20 diakui bernafaskan Eugenika. sebuah ideologi yang ingin memperbaiki ras manusia dengan menghilangkan kaum difabel dan warga berpenyakit akut dari masyarakat.
Menurut hasil penyelidikan pemerintah pada 2020 silam, lembaga negara tercatat rutin menerapkan tindak kekerasan, penyiksaan psikologis dan seksual, serta melakukan kesalahan fatal dalam terapi obat-obatan.
Pada tahun 1980, parlemen di Stockholm sepakat memecah sektor Layanan Spesial dan menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah.
Perempuan disabilitas menunggu KA Lokal Merak-Rangkasbitung di Sta Krenceng, Cilegon, Banten, 2 Juli 2022. (Foto: Tagar/Syaiful W. Harahap)Tanggung jawab sejarah
Mensos Denmark, Rosenkrantz-Theil, menggambarkan periode tersebut sebagai "salah satu bab paling gelap dalam sejarah Denmark.”
"Negara seharusnya mengayomi warganya, dan di sini yang terjadi malah sebaliknya,” tuturnya. "Tentu saja, kita tidak bisa mengubah masa lalu hanya dengan meminta maaf.”
"Tapi kita bisa mengambil alih tanggung jawab atas apa yang terjadi dan kita bisa mengakui bahwa kesalahan telah dilakukan,” , ujar Rosenkrantz-Theil lebih lanjut.
"Atas nama negara, atas nama pemerintah Denmark, maafkan kami.”
"Apa yang terjadi terhadap Anda berada jauh di bawah idealisme yang diyakini Denmark. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi kepada kalian, dan bahwa apa yang terjadi tidak lagi boleh berulang,” imbuh Rosenkrantz-Theil di hadapan sekitar 50 korban dari kota Horsens.
Salah seorang di ataranya, Hanne Klitgaard Larsen, menyambut inisiatif pemerintah. "Ada lebih banyak jumlah korban ketimbang yang Anda duga, mereka yang menderita seumur hidup,” kata dia seperti dikutip harian Politiken. "Permintaan maaf hari ini bernilai besar karena bergema ke masa depan." (rzn/as)/dw.com/id. []