TAGAR.id, Markas PBB, New York, AS - Di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), aktivis HAM, Yazidi Nadia Murad, meluncurkan pedoman global untuk mengumpulkan bukti secara aman dari para penyintas dan saksi dalam kasus tindak kekerasan seksual yang berlangsung ketika terjadi konflik.
Murad, peraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2018 berkat upayanya untuk mengakhiri pemerkosaan sebagai senjata perang, pertama kali berbicara kepada Dewan Keamanan PBB pada tahun 2015 ketika berusia 22 tahun. Ketika itu ia menggambarkan penyiksaan dan pemerkosaan yang dideritanya saat diperbudak oleh ISIS setahun sebelumnya.
Panduan baru yang disebut “Murad Code” atau “Pedoman Murad” itu dikembangkan dengan pendanaan Inggris oleh Nadia’s Initiative dan Institute for International Criminal Investigations, yang bertujuan untuk mengurangi risiko trauma lebih lanjut bagi para penyintas saat memberikan bukti.
“Pedoman Murad menjabarkan panduan yang jelas dan praktis untuk memusatkan kebutuhan para penyintas saat mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa mereka menerima keadilan dan dukungan, alih-alih konsekuensi buruk. Para penyintas setidaknya pantas mendapatkannya,” ujarnya.
Pengumuman itu dibuat ketika PBB mendengar semakin banyak laporan pemerkosaan dan kekerasan seksual di Ukraina, dan kelompok HAM Ukraina menuduh pasukan Rusia menggunakan pemerkosaan sebagai senjata perang. Semenjak menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu, Rusia membantah telah menyerang warga sipil.
“Saya terkejut dengan meningkatnya jumlah laporan kekerasan seksual oleh pasukan Rusia yang muncul dari konflik di Ukraina,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dalam sebuah pernyataan. Truss menggambarkan Pedoman Murad sebagai “langkah penting” menuju dukungan bagi para penyintas dan menyeret pelaku ke pengadilan.
Murad bekerja dengan pengacara HAM, Amal Clooney, untuk melobi Dewan Keamanan PBB agar tim investigasi PBB mengumpulkan, melestarikan dan menyimpan bukti-bukti di Irak terkait tindakan ISIS yang mungkin merupakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida. Dewan lantas membentuk tim pada tahun 2017 dan mulai bekerja setahun kemudian (rd/em)/Reuters/voaindonesia.com. []
Penculikan dan Pemerkosaan Anak di Daerah Konflik Meningkat
Negara-negara yang Paling Berbahaya Bagi Anak-anak
Gereja-gereja Indonesia Desak Pemerintah Setop Kekerasan di Papua
Kementerian PPPA Gencarkan Rencana Aksi Nasional P3AKS
