Surabaya - PDI Perjuangan lebih selektif mengusung calon kepala daerah pada Pilkada 2020. Mengingat hasil survei, calon dari eksternal partai memiliki problematika dalam komitmen membesarkan partai.

"Biasanya calon dari eksternal itu kalau sudah jadi lupa dengan komitmen kerakyatan maupun komitmen membesarkan partai yang telah mengusungnya. Maka PDIP akan memperketat persyaratannya untuk calon eksternal," ungkap Ketua Bappilu DPP PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono, di Surabaya, Rabu 12 Juni 2019.

Dalam Kongres PDI Perjuangan yang lalu, DPD dan DPC mendesak agar DPP lebih memprioritaskan kader sendiri daripada eksternal partai. Mengingat partai kurang mendapatkan manfaat dari calon di luar kader.

Bambang menyebut PDI Perjuangan dalam waktu akan melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah dan calon wakilnya. Terutama untuk daerah yang menjadi basis suara PDI Perjuangan.

Semakin banyak kader kompetisinya makin ketat sehingga kualitasnya makin baik

Penjaringan oleh struktur organisasi harus dilakukan setahun sebelum pelaksanaan pilkada. Artinya jika pelaksanaannya September 2020, penjaringan harus dilaksanakan September 2019.

DPC kabupaten kota sudah bisa memulai penjaringan lebih awal untuk urusan administrasi seperti ijazah dan lain sebagainya. Jika penjaringan sudah mengerucut pada dua calon, maka penetapan bisa dilakukan oleh DPP.

"Masak urusan verifikasi ijazah yang menyaring harus DPP, kan cukup DPC atau DPD," tegas anggota DPRD Jatim ini.

Untuk Pilwali Surabaya, Bambang mengaku senang kalau banyak kader yang mendaftar bakal calon. DPP tak akan mempersempit ruang gerak kader, dan membiarkan proses seleksi alami dari struktural.

"Semakin banyak kader kompetisinya makin ketat sehingga kualitasnya makin baik," ujarnya.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menjelaskan, hasil pileg dan pilpres tidak pararel dengan hasil pilkada serentak yang berlangsung mulai 2015, 2016, 2017 dan 2018. Mengingat pilkada serentak lebih banyak ditentukan oleh skill individu calon bukan mesin partai.[]

Artikel lainnya: